Salin Artikel

Rangkaian Cerita Kubu Prabowo di Balik Pertemuan MRT dengan Jokowi..

Sebelum pertemuan itu benar-benar terjadi di Stasiun MRT Lebak Bulus pada 13 Juli 2019, Prabowo mengutarakan rencana pertemuannya itu dalam rapat dengan lima sekjen parpol koalisi di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 28 Juni lalu.

Hadir pula sejumlah elite parpol dan petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Dalam video yang diunggah Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak di akun Instagram-nya, terlihat rapat pembahasan digelar di ruang tengah kediaman Prabowo.

Duduk di sebelah kanan Prabowo tampak Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri. Di sebelah kiri Prabowo terlihat Ketua BPN Djoko Santoso dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Video memperlihatkan pula kehadiran Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tidak terlihat di situ.

Dalam rapat yang berlangsung sekitar 3,5 jam itu, Prabowo secara resmi menyatakan pembubaran Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pilpres 2019.

Menurut Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade, dalam rapat tersebut Prabowo juga mengutarakan rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Prabowo pun berjanji akan memberitahukan hasil pertemuan kepada seluruh pimpinan parpol koalisi, ulama, purnawirawan dan perwakilan simpul relawan.

"Kan saya ikut rapat. Beliau (Prabowo) bilang, 'Saya akan ketemu Pak Jokowi dan hasil pertemuan dengan Pak Jokowi akan diinfokan'," ujar Andre saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Lantas, kata Andre, Prabowo menegaskan bahwa pertemuan itu kepentingan bangsa. Prabowo merasa pertemuan dengan Jokowi harus direalisasikan.

Andre mengatakan, Prabowo ingin tahu apa yang menjadi gagasan Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan. Selain itu, mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad itu juga ingin menyampaikan gagasan-gagasannya ke Presiden Jokowi.

"Ada yang bilang, 'Ngapain sih ketemu', Prabowo bilang ini untuk kepentingan bangsa dan kita harus terus diskusi dengan Pak Jokowi," tutur dia.

"Pak Prabowo meyakini bahwa kompetisi sudah selesai. 'Ngapain berantem terus. Kita bicara dengan Jokowi, ingin tahu apa maunya Pak Jokowi untuk bangsa ke depan, kita sampaikan gagasan-gagasan kita'," ucap Andre menirukan pernyataan saat rapat.

Andre tak membantah maupun mengonfirmasi saat ditanya adanya elite parpol Partai Berkarya, PKS dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tidak sepakat Prabowo bertemu Presiden Jokowi.

Menurut Andre, peserta yang hadir tidak menolak rencana itu setelah Prabowo menjelaskan tujuan dari pertemuan. Namun, mereka mewanti-wanti agar Prabowo tidak bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

"Kalau pertemuan, mereka enggak menolak ya, mereka tegaskan jangan sampai koalisi. Pertemuan kan baik, silaturahim," kata Andre.

Ternyata, surat juga dikirimkan ke tokoh-tokoh ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Neno Warisman.

Amien Rais sempat membacakan surat itu di depan wartawan pada Senin (15/7/2019).

Pada intinya, melalui surat itu, Prabowo memberitahukan soal pertemuan dengan Presiden Jokowi. Bagi Prabowo, pertemuan itu untuk kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan bangsa.

Selain itu Prabowo juga berjanji akan menemui Amien Rais setelah pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

"Jadi saya tadi datang dari Yogya, kemudian langsung baca surat di meja saya dari Pak Prabowo. Surat itu tertanggal 12 Juli," ujar Amien.

Secara terpisah, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku dikirimi surat oleh Prabowo sebelum bertemu Presiden Jokowi.

Sohibul mengatakan, dalam surat itu Prabowo menuliskan bahwa pertemuannya dengan Jokowi untuk menjaga hubungan baik. Namun, tidak menyebutkan secara detail akan membahas apa bersama Jokowi.

"Betul, Jumat sekitar jam 23.00 WIB utusan beliau (Prabowo) antar surat ke rumah memberi tahu bahwa besok atau lusa atau lain waktu beliau akan bertemu pak Jokowi. Tujuannya menjaga hubungan baik. Tidak disebutkan agendanya secara spesifik," kata Sohibul saat dihubungi, Senin (15/7/2019).

Sohibul mengatakan, bagi PKS, pertemuan dua elite politik itu wajar terjadi. Ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai pertemuan itu.

"Bagi kami itu pertemuan wajar antar-elite politik. Setiap partai memiliki sikapnya masing-masing. Karena itu tidak setiap langkah politik elit harus dikomentari. Entar bikin gaduh," ujar dia.

Dengan adanya pertemuan ini, baik Jokowi maupun Prabowo tak ingin lagi ada polarisasi kubu 01 dan 02, juga olok-olokan cebong dan kampret di akar rumput.

"Saya harapkan pendukung melakukan hal yang sama, karena kita sebangsa tanah air," kata Jokowi.

"Tidak ada lagi namanya cebong, tidak ada lagi namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Prabowo. Ia meminta para pendukungnya untuk kembali merajut persatuan bangsa. Ia setuju untuk mengakhiri keterbelahan di masyarakat yang selama ini membuat politik semakin memanas.

"Sudahlah, enggak ada lagi cebong-cebong. Enggak ada lagi kampret-kampret. Semuanya sekarang Merah Putih," ujar Prabowo.

Pertemuan itu diakhiri dengan makan siang bersama di restoran Sate Khas Senayan, FX, Jakarta Selatan. Keduanya tampak menyantap makanan di satu meja yang sama.

Sementara di sebelah kiri Prabowo tampak Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan dan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir duduk berdampingan.

Sedangkan di sebelah kanan Presiden Jokowi tampak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto sudah disusun dengan persiapan yang lama.

Sejumlah tokoh yang ikut makan siang bersama juga diakui Pramono menjembatani pertemuan tersebut termasuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam senyap

Proses rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dan Prabowo juga memiliki dampak bagi para pendukung, terutama para tokoh serta relawan yang mendukung Prabowo.

Menurut Wasekjen Gerindra Andre Rosiade, sebelum "pertemuan MRT", sekitar 200 relawan Prabowo-Sandiaga yang terjerat kasus hukum telah dilepaskan. Mereka terjerat berbagai kasus hukum yang terjadi selama masa Pilpres 2019.

Prabowo dan Partai Gerindra, kata Andre, mengupayakan pembebasan para relawan yang ditahan melalui beberapa pertemuan. Namun, Andre tidak menjelaskan secara spesifik dengan siapa pertemuan itu dilakukan.

Ia mengatakan, Prabowo telah menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk mengurus  penangguhan penahanan para pendukung.

"Sebelum bertemu, 200 relawan kami lepas, diberikan penangguhan. Dengan komunikasi dan diskusi. Pak Prabowo dan Gerindra bekerja dalam senyap dan 200 orang bebas," kata Andre.

Setelah "pertemuan MRT", proses pembebasan tokoh pendukung dan relawan Prabowo masih akan terus berlangsung.

Andre tidak mengetahui secara pasti jumlah relawan yang akan ditangguhkan penahanannya. Ia menyebut sekitar ratusan relawan tengah diupayakan pembebasannya.

Ini Termasuk pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pernah membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan pimpinan Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.

Muzani tak membantah saat ditanya apakah Prabowo Subianto telah mengajukan syarat tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Tak hanya pemulangan Rizieq Shihab, Prabowo juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah tokoh pendukung yang ditangkap karena terjerat kasus hukum.

Menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan Jokowi sebagai langkah awal rekonsiliasi juga harus dilihat sebagai proses islah atau perdamaian.

Proses islah, kata Muzani, tidak dapat terjadi jika masih terdapat dendam di tengah masyarakat.

Pihak yang menjadi pemenang pada Pilpres 2019 pun diharapkan tidak merasa menjadi penguasa yang dapat bertindak apa saja.

"Insya Allah (termasuk pemulangan Rizieq Shihab), tenang saja. Dengan bertemu, silaturahim, bicara dan komunikasi, insya Allah masalah apapun bisa selesai," ucap Andre.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/15490931/rangkaian-cerita-kubu-prabowo-di-balik-pertemuan-mrt-dengan-jokowi

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke