Salin Artikel

[HOAKS] Dokumen Daftar Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Setelah dikonfirmasi, dokumen itu dipastikan hoaks alias informasi bohong. 

Dokumen itu menyebutkan rapat digelar pada Minggu, 14 Juli 2019 pukul 21.00 WIB, secara tertutup di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Adapun dalam dokumen tersebut, tercantum nama Joko Widodo sebagai pemimpin rapat dan Pramono sebagai sekretaris rapat.

Kemudian, pada bagian kop surat terdapat lambang Garuda dan tulisan Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia, Risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024, pada bagian bawahnya.

Dalam dokumen yang beredar, terdapat sejumlah nama yang disebut akan menempati posisi sebagai menteri dalam menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Nama-nama tersebut antara lain putri pengusaha Hary Tanoesoedijo, Angela Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Ada pula nama Erick Thori yang disebut akan menempati posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Penelusuran Kompas.com

Untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen tersebut, Kompas.com menanyakannya kepada Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir.

Erick menegaskan bahwa dokumen itu tidak benar.

"Hoaks," ujar Erick Thohir, Rabu (17/7/2019).

Selengkapnya, baca: Hoaks, Nama Menteri Kabinet Jilid II dengan Kop Garuda

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/17/12000061/-hoaks-dokumen-daftar-menteri-kabinet-jokowi-ma-ruf

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke