Bareskrim Tangkap Pemilik Akun Instagram Diduga Hina Presiden soal Konflik Agraria

Tersangka dengan inisial FAB diduga menyebarkan konten tersebut melalui akun Instagram yang dimilikinya, @Reaksirakyat1. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan FAB ditangkap di daerah Malang, Jawa Timur, pada 10 Juli 2019.

"Telah melakukan penangkapan terhadap pemilik akun Instagram Reaksirakyat1 yang telah mem-posting konten penghinaan terhadap Presiden dan Kepolisian Republik Indonesia, postingan SARA serta ujaran kebencian," ujar Dedi melalui keterangan tertulis, Rabu (17/7/2019).

Setelah dilakukan pemeriksaan, FAB menyebarkan konten tersebut karena ingin memprovokasi masyarakat agar membenci Presiden dan Polri.

"Tujuan tersangka mem-posting konten tersebut untuk melakukan penghasutan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang melihat akan terprovokasi dan membenci instansi pemerintah dan Kepolisian RI," tuturnya.

Salah satu konten yang diunggah FAB melalui akun Instagram-nya terkait konflik agraria selama pemerintahan Jokowi.

Berikut narasi dalam unggahan itu:

"Kebohongan Demi Kebohongan Dipertontonkan Oleh Seorang Pemimpin Negara. Bagaima Rakyat Akan Percaya Terhadap Pemimpin Seperti ini. Konflik Agraria rezim JOKOWI: 41 orang tewas, 51 orang tertembak, 546 dianiaya, dan 940 petani; pejuang lingkungan dikriminalisasi. Terjadi 1.769 kasus konflik agraria sepanjang pemerintahan tahun 2015 - 2018. Kasus tersebut meliputi konflik perkebunan, properti, hutan, laut, tambang, dan infrastruktur"

Selain itu, konten terkait Polri disertai narasi yang berbunyi, "Polisi gagal melindungi hak asasi manusia saat Aksi 21-23 Mei 2019".

Dari tersangka, polisi menyita dua buah telepon genggam sebagai barang bukti.

Tersangka dikenakan Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 jo Pasal 4 huruf (b) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 14 ayat 2 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP.