Sekjen PPP: Gerindra Bisa Jadi Pilihan Pertama jika Koalisi Pemerintah Ditambah

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pernyataan capres petahana Joko Widodo yang membuka peluang kepada Partai Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

"Bahkan di antara anggota KIK (Koalisi Indonesia Kerja) ada juga yang malah melihat bahwa kalau Gerindranya mau, maka Gerindra dapat menjadi preferensi pertama untuk tambahan koalisi pemerintahan dibanding partai lain yang semula pengusung Paslon 02," kata Arsul melalui pesan singkat, Kamis (13/6/2019).

"Jadi singkatnya, Gerindra memang bisa menjadi pilihan pertama jika koalisi pemerintahan hendak ditambah," lanjut dia.

Arsul menambahkan, sepanjang Gerindra bisa bersinergi dengan pemerintahan Jokowi dan partai-partai di KIK, maka masuknya partai besutan Prabowo Subianto itu tak jadi soal.

Ajakan ini, kata Arsul, merupakan wujud sikap inklusif Jokowi dalam berpolitik sehingga jangan semata-mata dianggap hanya untuk meredam konflik demi efektifitas pemerintahan ke depan.

Keputusan, sambungnya, ada di tangan Jokowi.

"Namun, untuk memulai pembicaraan dengan Gerindra, maka partai-partai KIK termasuk PPP tentunya menunggu sinyal yang lebih jelas lagi dari Pak Jokowi tentang parpol yang dipilih untuk menjadi anggota koalisi baru di pemerintahan," papar Arsul.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.

“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.

Posisi Gerindra di DPR periode 2019-2024 relatif kuat. Pada Pileg 2019, Gerindra menempati urutan ketiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dengan 17.594.839 suara atau 12,57 persen.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, prinsip yang akan dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan.

“Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar Presiden.