Salin Artikel

KPK: 35.506 Caleg Sudah Urus Laporan Harta Kekayaan

Data ini merupakan total keseluruhan sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) hingga per hari Senin (27/5/2019).

"Jika dihitung total keseluruhan caleg yang telah melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sejak KPU menetapkan DCT tersebut sampai Senin, 27 Mei 2019 ini, terdapat 35.506 caleg yang sudah lapor," kata Febri dalam keterangan pers, Selasa (28/5/2019).

Sebanyak 74 persen di antaranya telah menerima tanda pelaporan LHKPN, yaitu 26.342 caleg. Sedangkan sisanya, masih dalam proses.

Sementara itu, pada periode khusus sejak penetapan hasil rekapitulasi KPU, sebanyak 685 pihak caleg terpilih mengurus laporan kekayaannya.

"Sejak meja pelayanan tambahan untuk pelaporan LHKPN dibuka KPK di Gedung Anti Corruption Learning Center, sejak 22-27 Mei 2019, terdapat 685 tamu yang datang untuk melaporkan LHKPN calon anggota legislatif terpilih," kata dia.

Sebagian besar pelapor sudah melengkapi syarat laporan. KPK juga menerbitkan tanda terima pelaporan harta kekayaan kepada caleg terpilih yang sudah melapor.

Namun, kata Febri, terdapat beberapa pelapor yang belum melengkapi surat kuasa, sehingga tanda terima diterbitkan setelah semua syarat tersebut lengkap.

"Mengacu pada peraturan KPU, maka tanda terima inilah yang akan disampaikan (caleg yang terpilih) pada KPU paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD," kata dia.

Menurut Febri, layanan tambahan ini masih akan terus dibuka hingga 29 Mei 2019. KPK mempersilakan para caleg terpilih atau perwakilan yang menerima kuasa untuk datang mengurus laporan kekayaan.

"Jadi, dipersilakan bagi para caleg terpilih untuk melaporkan kekayaannya," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/11191771/kpk-35506-caleg-sudah-urus-laporan-harta-kekayaan

Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke