Salin Artikel

Jusuf Kalla Sebut Golkar Layak Dapat Kursi Ketua MPR

Kalla mengatakan PDI-P selaku partai dengan kursi terbanyak di parlemen akan mendapatkan kursi Ketua DPR. Karena itu, Kalla menilai, Golkar selaku partai dengan kursi terbanyak kedua layak mendapatkan kursi Ketua MPR. 

"Ya tentu yang adil Ketua DPR nomor satu, ketua MPR-nya ya nomor dua, itu yang adil. Ya masa langsung tiba-tiba nomor lima. Gimana cara itungannya?" ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Karena itu, Kalla mengatakan, harus ada kesepakatan yang jelas di antara partai-partai koalisi pemerintah untuk memutuskan penentuan kursi Ketua MPR.

Ia mengatakan, untuk penentuan kursi Ketua DPR, penentuannya tak bisa dibahas lagi karena Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD No. 2 Tahun 2018 memerintahkan penentuan kursi Pimpinan DPR didasarkan pada perolehan kursi parlemen.

Dengan demikian, lobi penentuan kursi hanya bisa dilakukan untuk menentukan susunan kursi Pimpinan MPR yang memang dipilih berdasarkan sistem paket.

Nantinya, partai-partai yang memiliki kursi di parlemen bisa membentuk paket Pimpinan MPR yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua dari fraksi di DPR serta satu wakil ketua dari DPD.

Paket tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk dipilih oleh semua anggota parlemen.

"Ya karena itu koalisi harus tegas (menentukan susunan Pimpinan MPR)," lanjut Kalla.

Hasil Pemilu Legislatif 2019 menetapkan Partai Golkar sebagai partai yang meraih suara nasional terbanyak ketiga di bawah PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra.

Partai Golkar mendapatkan 17.229.789 atau 12,31 persen suara. Meski berdasarkan perolehan suara berada di posisi ketiga, Partai Golkar mengklaim berada di peringkat kedua jika berdasarkan perolehan kursi di DPR.

Partai Golkar mengklaim dapat 85 kursi di DPR. Sedangkan PDI-Perjuangan mendapatkan 129 kursi dan Gerindra mendapatkan 78 kursi.

Menurut Ketua DPP Partai Golar Ace Hasan Syadzily, meski perolehan suara Partai Gerindra lebih besar, tetapi sebaran suara Partai Golkar lebih merata di berbagai daerah pemilihan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/22/04050011/jusuf-kalla-sebut-golkar-layak-dapat-kursi-ketua-mpr

Terkini Lainnya

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke