Salin Artikel

[HOAKS] Surat Pengumuman LP5N kepada Peserta yang Lolos Jadi Pegawai Negara

Pelaku penipuan tersebut mengatasnamakan Lembaga Pusat Pengendali Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara (LP5N).

Di media sosial pun banyak warganet yang menanyakan kebenaran informasi mengenai surat yang diterimanya, di mana surat tersebut berasal dari lembaga bodong ini.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mudzakir menegaskan, pemerintah tidak mempunyai lembaga resmi bernama LP5N.

Narasi yang beredar:

Beberapa warganet di media sosial Twitter mengaku mendapatkan surat mengatasnamakan LP5N.

Surat palsu bernomor 0.11/S.1/LP5N-NKRI/V/2019 sekilas memang terlihat asli, karena di bagian atasnya terdapat logo lembaga LP5N dan dilengkapi simbol Pancasila.

Dalam surat ini, LP5N menggunakan istilah calon pegawai negara (CPN).

Berikut salah satu surat yang diunggah warganet.

Ini isi suratnya:

LEMBAGA PUSAT PENGENDALI PENGANGKATAN DAN PEMBELANJAAN PEGAWAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Madiun, 6 Mei 2019
Nomor: 0.11/S.1/LP5N-NKRI/V/2019
Sifat: Penting
Lampiran: 1 (satu)
Hal: Pemberitahuan

Kepada: Seluruh Peserta Lolos Verifikasi dan Validasi Calon Pegawai Negara (CPN)

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Lembaga Pusat Pengendali Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara (LP5N) NKRI nomor: KP.0.07/P.1/LP5N-NKRI/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Formasi Khusus untuk Calon Pegawai Negara (CPN), maka diberitahukan bahwa:

No Registrasi:
Nama:

Dengan terbitnya Pemberitahuan ini yang bersangkutan dinyatakan Lolos Verifikasi dan Validasi sebagai Calon Pegawai Negara (CPN) formasi khusus tahun 2019.
Oleh karena itu kepada Saudara/i yang namanya tersebut di atas dimohon menyiapkan dokumen lengkap untuk pemberkasan pengangkatan (sebagaimana terlampir). Pelaksanaan Pemberkasan akan diberitahukan lebih lanjut setelah tuntasnya verifikasi dan validasi data honorer yang diusulkan oleh Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi.

Surat pemberitahuan ini harus dibawa dan ditunjukkan pada saat pemberkasan kepada Panitia LP5N yang berada di kantor LP5N atau kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai daerah penempatannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mudzakir mengatakan, surat yang mengatasnamakan LP5N tersebut dipastikan palsu atau bohong, lantaran pemerintah tak mempunyai lembaga resmi bernama LP5N.

"Iya (hoaks). Tidak ada lembaga yang bernama LP5N. Jika ada yang mengatasnamakan sebagai pegawai LP5N, sudah pasti itu oknum yang mempunyai tujuan tertentu," kata Mudzakir, Rabu (15/5/2019) siang.

Menurut dia, terdapat beberapa masyarakat yang telah melakukan konfirmasi langsung ke pihak Kemenpan RB karena menerima surat serupa.

Masyarakat diminta waspada terhadap informasi yang menyangkut rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Selalu cross check ke Kemenpan RB terkait keberadaan lembaga pemerintah dan juga informasi terkait seleksi CPNS maupun PPPK. Dan untuk korban penipuan, kami imbau untuk segera melapor polisi supaya diusut tuntas dan tidak ada korban lainnya lagi," ujar Mudzakir.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/03180041/-hoaks-surat-pengumuman-lp5n-kepada-peserta-yang-lolos-jadi-pegawai-negara

Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke