Salin Artikel

Disebut Jadi Calon Kuat Ketua DPR, Ini Komentar Puan Maharani

Puan beralasan saat ini ia masih fokus para jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu, ia juga masih menunggu pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu legislatif 2019.

"Saya masih fokus jadi Menko PMK sampai akhir masa jabatan dan saat ini kan kita masih menunggu hasil real count suara pada tanggal 22 Mei. Jadi masih fokus pada hal tersebut," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Puan mengatakan, sesuai undang-undang, kursi Ketua DPR memang akan menjadi milik PDI-P sebagai pemenang pemilu. Namun, siapa yang ditempatkan di posisi tersebut adalah sepenuhnya kewenangan parpol.

Puan mengaku belum ada pembicaraan di internal partainya terkait penugasan pada posisi tertentu, termasuk untuk posisi ketua DPR.

"Mungkin saja (ada kandidat lain). Saya belum bicara di internal seperti apa karena kita masih menunggu hasil real count KPU 22 Mei," kata calon legislatif dari dapil Jawa Tengah V ini.

Saat disinggung soal peluangnya membuat sejarah dengan menjadi Ketua DPR perempuan pertama, Puan hanya menanggapi singkat sambil tersenyum.

"Kamu harus bangga ini kalau ada perempuan," kata Puan kepada wartawan perempuan yang mengajukan pertanyaan itu.

"Tapi saya belum tahu, belum bicara sampai ke situ. Masih nunggu real count, kita tunggu saja," sambungnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga sebelumnya menyebut nama Puan Maharani sebagai calon yang cukup kuat di internal partai untuk menduduki jabatan ketua DPR.

"Memang di internal kami belum ada pembicaraan resmi mengenai ini karena kami masih fokus pada penghitungan. Tetapi jujur ada diskusi di internal kami bahwa ada 5 hal yang membuat kenapa (posisi ketua DPR) menguat kepada Mbak Puan Maharani," ujar Eriko ketika dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menyatakan dukungan agar PDI-P menempatkan Puan sebagai Ketua DPR. Muhaimin Iskandar menilai bahwa putri dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu layak memimpin parlemen.

"Mbak Puan mungkin akan membuka sejarah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI dalam sejarah," kata Wakil Ketua MPR itu.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/14/14294101/disebut-jadi-calon-kuat-ketua-dpr-ini-komentar-puan-maharani

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke