Salin Artikel

Puan Maharani Disebut-sebut Calon Kuat Ketua DPR 2019-2024

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, tidak ingin mendahului keputusan resmi partai meski demikian ia menyebut nama Puan Maharani sebagai calon yang cukup kuat di internal partai untuk menduduki jabatan itu.

"Memang di internal kami belum ada pembicaraan resmi mengenai ini karena kami masih fokus pada penghitungan. Tetapi jujur ada diskusi di internal kami bahwa ada 5 hal yang membuat kenapa (posisi ketua DPR) menguat kepada Mbak Puan Maharani," ujar Eriko ketika dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Ada lima hal yang membuat kader partai memercayai Puan.

Pertama, kata Eriko, Puan memiliki jam terbang tinggi dan pengalaman yang lengkap di dunia politik. Dia pernah menjadi ketua fraksi di lembaga DPR dan menjadi ketua DPP di PDI-Perjuangan.

"Kedua itu di internal kami juga, kepemimpinan beliau waktu menjadi ketua fraksi itu banyak hal yang membuat kami menjadi merasa nyaman. Itu di internal kami ya," kata dia.

Alasan ketiga, Eriko mengatakan, hubungan Puan dengan partai lain cukup baik. Puan dinilai memiliki pola pendekatan yang efektif dengan partai-partai lain ketika menjadi ketua fraksi dulu.

Alasan keempat, Puan tidak hanya memiliki pengalaman di bidang legislatif melainkan juga eksekutif. Eriko mengacu pada jabatan Puan saat ini sebagai menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Alasan yang terakhir, Puan memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Jokowi.

"Jadi pada pemerintahan yang akan datang saat mengambil keputusan itu juga tidak akan jadi hal yang sulit," ujar Eriko.

Namun, Eriko menegaskan bahwa keputusan ini ada pada Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia memperkirakan rapat mengenai hal ini baru bisa digelar sekitar Juli atau Agustus.

Aturan mengenai penentuan pimpinan DPR periode 2019-2024 ini diatur pada ayat 1 Pasal 427D dalam Undang-Undang MD3. Isi ayat dalam pasal tersebut adalah:

1. Susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR masa keanggotaan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/14/12520431/puan-maharani-disebut-sebut-calon-kuat-ketua-dpr-2019-2024

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke