Salin Artikel

PAN Buka Peluang Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah

Seperti diketahui saat ini PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"PAN masih membuka peluang untuk bersama-sama dengan pemerintah karena ini adalah merupakan prosedur demokrasi yang setiap lima tahun sekali kita laksanakan dan bisa saja dalam periode ini PAN berbeda dengan partai politik yang lain," ujar Viva saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Viva mengatakan, partai politik merupakan salah satu bagian terpenting dalam demokrasi dan menjadi perwakilan dari politik masyarakat.

Oleh sebab itu, ia menilai partai politik idealnya bersatu untuk membangun Indonesia ke depannya.

"Jadi karena negara ini negara yang besar idealnya lembaga-lembaga demokrasi yang ada terutama parpol juga bersatu padu untuk membangun visi indonesia ke depan," kata Viva.

Kendati demikian, lanjut Viva, tak menutup kemungkinan pula PAN akan tetap berada di koalisi oposisi atau berseberangan dengan pemerintah.

Viva mengatakan, sikap resmi PAN akan ditentukan setelah 22 Mei atau menunggu selesainya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

"Tidak menutup kemungkinan dalam lima tahun ke depan PAN jga akan bersama-sama dalam perahu yang sama untul berkoalisi," kata dia.

"Setelah tanggal 22 mei seperti kata Ketua Umum bang Zulkifli Hasan nanti akan diputuskan di internal partai apakah nanti PAN akan bergabung dengan parpol pemerintah atau PAN akan brada di luar pemerintah," ucap Viva.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/13/16183951/pan-buka-peluang-gabung-koalisi-pendukung-pemerintah

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke