Tanggapi Bima Arya, Waketum Bantah PAN Terbelah soal Arah Koalisi

Hal itu disampaikan Dradjad menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya yang menyatakan partainya terbelah dalam menentukan arah koalisi.

"Soal terbelah, PAN sama sekali tidak terbelah. Sejak dulu memang ada beberapa pengurus PAN yang mendukung Pak Jokowi termasuk Mas Tris (Sutrisno Bachir). Tapi PAN sebagai organisasi solid-solid saja," kata Dradjad melalui pesan singkat, Jumat (26/4/2019).

Ia lantas mengingatkan Bima agar mematuhi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang memutuskan untuk mengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Ia pun meminta tak melakukan manuver politik dengan melontarkan pernyataan yang bersebrangan dengan keputusan resmi partai, khususnya terkait arah koalisi.

Dradjad juga meminta Bima meniru mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir yang mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019 namun tak membuat kegaduhan di partai.

Dradjad mengatakan Sutrisno tetap menghargai keputusan Rakernas PAN meskipun karena mendukung Jokowi secara pribadi dan tak membawa-bawa partai.

"Jangan lupa PAN banyak jasanya terhadap Bima hingga menjadi Wali Kota Bogor dua periode. Jadi tidak usahlah bermanuver yang menimbulkan kegaduhan. Tirulah Mas Tris. Beliau sejak 2014 mendukung Pak Jokowi," papar Dradjad.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengakui, ada perbedaan pendapat di internal partai soal arah dukungan PAN ke depan.

Meski demikian, menurut Bima, perbedaan baru sebatas pendapat kader dan belum mengubah keputusan partai.

"Baru di grup WhatsApp. Ada yang memilih tetap di 02, ada juga wacana untuk yang membuka segala kemungkinan. Itu biasa di WhatsApp grup," ujar Bima Arya saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Wali Kota Bogor ini mengatakan, pendapat yang disampaikan para kader yang disampaikan melalui grup percakapan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan partai.

Pengambilan keputusan partai, apalagi mengenai arah dukungan, menurut Bima, harus ditentukan melalui mekanisme partai.