Perludem Nilai Problem Teknis Pemungutan Suara Rugikan Caleg Perempuan

Hal itu menganggu tingkat keterpilihan dan perwakilan caleg perempuan di parlemen.

"Jadi kompleksitas dan problematika teknis di lapangan itu merugikan semua caleg, termasuk caleg perempuan. Kompleksitas problem misalnya soal distribusi logistik, surat suara yang tertukar, kekurangan dan keterlambatan surat suara yang berpotensi mengurangi suara caleg perempuan," ujar Titi dalam diskusi bertajuk "Jaga Kemurnian Suara Pemilih, Kawal Suara Caleg Perempuan" di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Kompleksitas permasalahan teknis, lanjutnya, terjadi karena Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak antara legislatif dan presiden. Tak pelak, kecendurungan pemilih lebih besar pada pilpres dibandingkan pileg.

Titi menambahkan, pemilu serentak kemudian juga memberikan beban yang sangat besar kepada petugas pemilu di setiap daerah.

Hal itu nampak pada proses penghitungan caleg DPRD di tempat pemungutan suara (TPS) yang banyak baru dihitung petugas di atas jam 10 malam.

"Apa yang bisa kita harapkan dengan pola kerja sampai subuh dan menghitung surat suara di atas jam 10 malam. Saya memantau banyak saksi yang sudah tidur dan petugas pemilu juga bekerja sendirian," ungkapnya kemudian.

Menurut Titi, problematika teknis pemungutan suara tersebut merugikan perempuan karena mereka lebih rentan terhadap praktik kecurangan atau kelalaian petugas.

Maka dari itu, lanjut Titi, caleg perempuan juga harus ikut memantau proses penghitungan suara di setiap tingkatan sehingga perolehan suaranya tidak dicurangi.

"Caleg perempuan harus memantau rekapitulasi mulai dari tingkat kecamatan sampai nasional. Manfaatkan jejaring dengan lembaga pemantau pemilu di daerahnya," pungkas Titi.