Salin Artikel

BPN Bantah Klaim Kemenangan Prabowo Hanya Berasal dari TPS Tertentu

Sampel tersebut digunakan sebagai dasar bagi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk mendeklarasikan klaim kemenangan.

Ferry memastikan bahwa BPN mengambil data formulir C1 dari seluruh TPS tanpa melihat basis pendukung terbanyak.

"Kita pastikan bahwa memang kami mengumpulkan C1 dari seluruh TPS. Kami tidak memilih yang beda karena pemilu berlangsung di 800.000 TPS. Jadi kita ambil datanya semua," ujar Ferry saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Ferry mengatakan, jika mengacu pada formulir C1 di TPS basis pendukung 02, maka penghitungan perolehan suara pasangan Prabowo-Sandiaga mencapai 85 persen.

"Kalau 02 saja hari ini data kita sudah 85 persen. Tapi kan pemilu bukan mau menyenangkan tapi kita menunjukkan fakta sebenarnya, apa adanya," kata Ferry.

Sebelumnya, Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Lukman Edy, yang menyebut BPN hanya mengambil sampel TPS yang hasil penghitungannya pasangan 02 menang.

Hal itu disampaikan Lukman menanggapi pernyataan Prabowo bahwa ia unggul dengan meraih 62 persen suara.

Ia mengatakan, keanehan itu terlihat dari data BPN yang menyatakan Prabowo-Sandi unggul di Lampung dan DKI Jakarta.

Hal itu, kata Lukman, berbeda dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei yang menyatakan Jokowi-Ma'ruf unggul di sana.

Lukman mengatakan, data BPN yang ia peroleh, suara Jokowi-Ma'ruf di Lampung sebesar 40,91 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 59,09 persen. Setelah ia telusuri, ternyata hanya data dari 30 TPS yang dimasukkan.

Sementara itu, di data BPN pula, suara Jokowi-Ma'ruf di Jakarta ditulis lebih kecil daripada Prabowo-Sandi.

Padahal, kata Lukman, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ma'ruf unggul.

"Sementara pihak sebelah menyatakan menang di Jakarta. Setelah kami lihat hanya 300 TPS yang dimasukkan. Sekali lagi ini kebohongan kedua," ujar Lukman.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/16043271/bpn-bantah-klaim-kemenangan-prabowo-hanya-berasal-dari-tps-tertentu

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke