Salin Artikel

Amien Rais: Kita Kerap Dituduh Melakukan Upaya Deligitimasi KPU

Hal ini dia sampaikan dalam acara diskusi tentang "DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos!" yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Acara itu dipenuhi tokoh dan masyarakat pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ini adalah upaya kita terakhir untuk mengingatkan sebuah peristiwa besar yang kita masuki sembilan hari lagi. Tapi bahan-bahan pemilu dalam hal ini DPT, itu masih memuat data yang tidak wajar, dia invalid yang dia akan diekspos oleh Pak Agus maupun yang lainnya dan kita seringkali dituduh melakukan upaya delegitimasi KPU," ujar Amien.

Agus yang disebut Amien adalah orang yang memaparkan temuan BPN tentang 17,5 juta DPT tak wajar. Agus yang bicara setelah Amien, menjelaskan tentang daftar pemilih dengan tahun kelahiran yang janggal hingga jumlah anggota keluarga dalam satu KK.

Hal-hal yang dijelaskan Agus, kata Amien, sudah sering dibahas BPN Prabowo-Sandi. Mereka juga sudah menyampaikan temuan mengenai hal itu kepada KPU. Namun hingga hari ini KPU masih memproses laporan tersebut.

Sejumlah kejanggalan itu dipaparkan di hadapan masyarakat pendukung Prabowo-Sandi yang hadir dalam diskusi itu. Mereka mengenakan pin Prabowo-Sandiaga dan mengangkat poster-poster di ruang rapat. Poster itu bertuliskan "KPU Harus Hapus 17,5 Juta DPT Invalid".

Amien kemudian membantah telah mendeligitimasi KPU. Menurut dia sejumlah langkah yang ditempuhnya justru merupakan upaya untuk melegitimasi KPU.

"Supaya betul-betul bangsa ini itu merasa puas, bangga sekaligus juga bersyurkur bahwa kita makin tambah hari seharusnya makin fokus demokrasi kita. Bukan kebalikan semakin porak poranda dan makin menistakan kemungkinan yang sangat buruk pengembangan pilpres atau demokrasi kita di masa mendatang," kata Amien.

Selain Amien, diskusi itu juga dihadiri tokoh lain seperti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua BPN Neno Warisman, dan juru kampanye BPN Marwan Batubara.

Amien juga mengungkapkan kecurigaannya kepada KPU. Menurut dia, masalah DPT ini bukan berasal dari luar KPU melainkan dari dalam.

"Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, intruder, bukan dari luar saya kira," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/18494321/amien-rais-kita-kerap-dituduh-melakukan-upaya-deligitimasi-kpu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

Nasional
Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

Nasional
Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Nasional
Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Nasional
Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Nasional
KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

KPU Sebut Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
Dimulai Hari Ini, Simak Syarat 'Travel Bubble' dari Singapura ke Batam-Bintan

Dimulai Hari Ini, Simak Syarat "Travel Bubble" dari Singapura ke Batam-Bintan

Nasional
Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Pemerintah Akan Buka Data PeduliLindungi ke Publik

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.