Salin Artikel

KPK Tegaskan Kabar Romahurmuziy Hilang di RS Polri adalah Hoaks

Kabar itu dimuat oleh pengguna Twitter bernama jokoedy dengan akun @joked2019.

Kabar itu berbunyi, "Romi hilang di RS Polri. Ia meninggalkan Rp 200 M, ketika ia di OTT KPK, sampai sekarang belum dibagi kpd kyai. Sebaiknya KPK mencari Rp 200 M itu, agar tak sampai dieksekusi menjadi amplop pemilu, info seorang jenderal".

Informasi tersebut dimuat sejak tanggal 7 April 2019 pukul 21.30 malam. Hingga saat ini, konten tersebut sudah disukai 492 akun dan di-retweet sebanyak 206 kali.

"Informasi-informasi seperti itu sudah pasti tidak benar ya," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019) malam.

Febri menyesalkan informasi yang beredar di media sosial tersebut. Sebab, Romahurmuziy masih dirawat di RS Polri dan dijaga oleh tim KPK.

"Saya kira kalau informasi-informasi yang berkembang tidak jelas kemudian dikonfirmasi mestinya tidak perlu sampai seperti itu. Saya cek sampai hari ini masih dalam status pembantaran. KPK tetap melakukan penjagaan, jadi ada pengawalan tahanan di sana," tegas Febri.

Saat ini, KPK juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kondisi medis Romahurmuziy.

"Semoga nanti setelah pemeriksaan hasil laboratoriumnya selesai dan ada pendapat dari dokter maka proses lanjutan bisa dilakukan," ungkapnya.

Febri juga menegaskan, penanganan kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama wilayah Jawa Timur yang menjerat Romahurmuziy terus berjalan.

"Kasusnya tetap berjalan, penyidikan bahkan hari ini kami juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi," kata dia.

Dalam kasus ini, Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romahurmuziy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romahurmuziy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/08/23362051/kpk-tegaskan-kabar-romahurmuziy-hilang-di-rs-polri-adalah-hoaks

Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke