Salin Artikel

AHY Tak Salahkan Kader Demokrat yang Pilih Jokowi-Ma'ruf

Hal itu disampaikan AHY menanggapi survei Litbang Kompas yang menyatakan 31,5 persen kader Demokrat diprediksi memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Saya pikir justru adalah suatu kewajaran. Kami tak pernah bisa mengatakan satu komando tegak lurus yang diharapkan bisa seluruh konstituen Partai Demokrat itu berada dalam satu pilihan yang sama. Karena Partai Demokrat memiliki keberagaman konstituen," ujar AHY saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

"Jadi saya tak pernah menyalahkan dalam arti yang berlebih-lebihan. Walaupun tetap secara tegas kami meyakinkan, Partai Demokrat itu dalam koalisi yang mengusung capres dan cawapres Prabowo-Sandi," lanjut dia.

AHY meyakini fenomena serupa tak hanya terjadi di Demokrat, melainkan di beberapa partai lainnya.

Ia mengatakan, selain memenangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Demokrat juga memiliki target memperoleh kursi DPR sebanyak mungkin.

Oleh karena itu, Demokrat perlu menerapkan strategi ganda untuk mencapai kedua target tersebut.

"Itulah dinamika politik dan demokrasi kita. Justru kalau semuanya seragam enggak seru begitu. Justru kami ingin menyampaikan, Partai Demokrat ini memiliki double track strategy, strategi rel ganda," kata AHY.

"Di mana kami ingin meyakinkan di Pileg Partai Demokrat berlangsung dengan sukses, meraih suara dan jumlah kursi di DPR yang signifikan sedangkan pilpres juga kami ingin sukseskan," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya berdasarkan survei Litbang Kompas, Partai Demokrat dengan elektabilitas sebesar 4,6 persen berdasarkan survei, jumlah yang taat pada instruksi partai dengan memilih Prabowo-Sandiaga sebesar 66,3 persen. Sementara, yang memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 31,5 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/22/21360801/ahy-tak-salahkan-kader-demokrat-yang-pilih-jokowi-maruf

Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke