Salin Artikel

TKN Anggap OTT Romahurmuziy Berdampak Positif bagi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengklaim operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) tidak memengaruhi elektabilitas.

Juru bicara TKN Arya Sinulingga justru menilai publik akan memberi kesan positif kepada Jokowi.

Menurut dia, dengan kasus ini, publik justru akan menilai Jokowi tidak pernah mengintervensi hukum, terutama korupsi.

“Mengenai elektabilitas justru kami lihat ini membuat publik makin percaya kepada Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi itu tidak ada intervensi hukum,” ujar Arya saat dihubungi, Jumat (15/3/2019).

Arya menegaskan, Jokowi memiliki komitmen terhadap penegakan hukum.

Selain tidak mengintervensi, Arya mengatakan Jokowi tidak melindungi orang-orang dekatnya yang memiliki masalah hukum.

Dengan komitmen Jokowi itu, ia pun meyakini bahwa penegakan hukum di Indonesia ke depan akan semakin tegak berdiri dan independen.

"Pak Jokowi itu tidak pernah mengintervensi hukum untuk korupsi maupun untuk hal-hal lain. Jadi tidak ada namanya yang dilindungi beliau. Jadi bagus untuk kita," katanya.

Arya menambahkan, sampai saat ini TKN masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Namun, ia menegaskan pihaknya mendukung setiap langkah yang dilakukan KPK terhadap korupsi.

“Kami menunggu hasil dari KPK mengenai proses itu. Kedua kami semua mendukung semua langkah-langkah hukum untuk yang namanya korupsi. Jadi kami konsisten untuk patuh pada hukum,” ujarnya.

KPK menangkap Romy dalam operasi tangkap tangan di Jawa Timur, Jumat (15/3/2019).

Ketua KPK Agus Rahardjo sudah mengonfirmasi kabar penangkapan Romy. Namun, hingga saat ini memang belum ada penjelasan lebih jauh dari KPK mengenai kasus yang menjerat anggota DPR itu.

Penangkapan Romy diduga terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama. KPK juga disebutkan telah mengamankan uang dalam pecahan rupiah.

Pihak yang diciduk dalam penindakan tersebut telah dibawa ke KPK, Jakarta.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum lebih lanjut dari orang-orang yang diamankan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/16/07023401/tkn-anggap-ott-romahurmuziy-berdampak-positif-bagi-jokowi

Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke