Polri Sebut Akun @Opposite6890 Bertujuan Mendelegitimasi Pemilu 2019

Pemilik akun ini menuding Polri membentuk tim buzzer guna memenangkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kita melihat polanya ke arah situ (delegitimasi). Ada agenda yang dimainkan dalam propaganda di media sosial, dari mulai November-Desember, Kemendagri diserang dengan kasus e-KTP, Desember-Januari ada surat suara tercoblos di 7 kontainer, Januari-Maret Bawaslu dianggap tidak netral," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

Ia menyebutkan, pola-pola serangan tersebut bertujuan mendelegitimasi proses Pemilu 2019. Untuk itu, kepolisian akan menangkap para pelaku di balik akun tersebut.

Dedi juga menampik Polri dianggap tidak neral dan berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu.

Ia menegaskan, tugas kepolisian dari awal adalah untuk memerangi berita hoaks, seperti e-KTP, surat suara tercoblos, dan sebagainya.

"Beberapa informasi yang menyesatkan sudah kita tuntaskan. Termasuk ini (kasus akun opposite), dalam hal ini kita tunggu dulu, berikan kita kesempatan pada direktorat tindak pidana siber untuk menganalisa secara komprehensif," ujar dia.

Seperti diketahui, media sosial Twitter heboh dengan tuduhan bahwa Mabes Polri menjadi aktor yang mengorganisir ribuan anggota Polri untuk menjadi buzzer politik mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Sebuah akun dengan nama @Opposite6890 mengklaim Mabes Polri membentuk buzzer anggota Polri dari tingkat Polres sampai pusat dan semua anggota buzzer terhubung seluruh Indonesia melalui aplikasi bernama Sambhar.

Akun @Opposite6890 mengaku membongkar jaringan 'buzzercoklat' ini setelah melacak paket aplikasi Android (APK) Sambhar.