KPU Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar

KPU mengakui, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu. Para pemilih tersebut kebanyakan lahir di bulan Januari, Juli, dan Desember.

Data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu disebabkan warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil.

"Data dengan tanggal lahir tersebut demikian adanya. Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah," kata komisioner KPU, Viryan Azis, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa. Hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 1 bulan 12, dan tanggal 1 bulan 1," katanya.

Menurut Viryan, data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014. Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar.

"Ini bukan data tidak wajar, melainkan data yang secara administrasi kependudukan demikian adanya," ujarnya.

Viryan menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

Sementara itu, mengenai dugaan 775.000 data ganda yang disampaikan BPN, Viryan menyebut bahwa potensi data ganda itu sudah disampaikan KPU ke BPN pada Februari.

Ia mengatakan, sejak September 2018 pihaknya terus berkoordinasi dengan Partai Gerindra untuk menyerahkan pembaruan jumlah potensi data ganda.

Potensi data ganda itu saat ini tengah diklarifikasi oleh jajaran KPU daerah.

"Selama kami temukan itu ganda, pasti kami akan coret, sama seperti data WNA, orang meninggal, itu satu kelompok. Kami menyebutnya perbaikan DPT," kata Viryan.

BPN Prabowo-Sandiaga menemukan 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Data tersebut didapat BPN dari hasil pencermatan mereka terhadap DPT hasil perbaikan II (DPThp) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

"Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata juru kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019)

Tak hanya itu, BPN juga menemukan ada 775.248 data ganda dalam DPT Pemilu 2019.