Salin Artikel

Mantan Menkes Minta Ma'ruf dan Sandiaga Bahas Pengendalian Tembakau Saat Debat

Pasalnya, tren jumlah perokok di Indonesia terus meningkat.

"Saya kecewa sekali karena sudah tahu angka perokok di Indonesia makin naik, tetapi saat ini belum ada solusi tepat mengurangi hal tersebut. Saya berharap kedua paslon memiliki komitmen kuat karena jumlah perokok di semua provinsi di Indonesia naik," ujar Nafsiah saat menghadiri diskusi Polemik bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga Pilpres 2019 di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Hingga saat ini, lanjutnya, pemerintah belum menindak secara tegas perokok dan industri tembakau untuk kesehatan seluruh masyarakat.

Ia meminta kedua cawapres, Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin membahas soal pengendalian industri tembakau saat debat ketiga pilpres pada 17 Maret 2019.

"Jumlah perokok di semua provinsi naik, termasuk anak muda di usia 15-19 tahun. Hal itu merampas hak anak untuk hidup sehat," ujar Menteri Kesehatan periode 2012-2014 tersebut.

"Dengan naiknya jumlah perokok, jumlah penyakit yang disebabkan rokok itu pun meningkat luar biasa. Misalnya, penyakit kanker dan jantung yang meningkat di semua provinsi," ujarnya.

Masyarakat, kata Nafsiah, membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menyatukan pendapat dan ikhtiar seluruh masyarakat, kelompok, pemerintah daerah, dan pengusaha untuk mengatur iklan rokok.

Baginya, perundang-undangan yang kondusif dibutuhkan untuk melarang adanya iklan rokok di setiap daerah.

"Kuncinya ada pada perilaku manusia yang harus didukung peraturan perundangan yang kondusif," paparnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/09/16544771/mantan-menkes-minta-maruf-dan-sandiaga-bahas-pengendalian-tembakau-saat

Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke