Salin Artikel

[HOAKS] Jokowi Hapus Pendidikan Islam jika Kembali Jadi Presiden

Video menampilkan seorang perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam dengan mengatakan bahwa pelajaran Agama Islam akan dihapus jika Presiden Joko Widodo kembai terpilih pada periode 2019-2024.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama sampai memberikan komentar terhadap video yang viral beredar di masyarakat itu.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, video berdurasi 42 detik ini diduga terjadi di Sulawesi Selatan.

Perempuan itu menyampaikan bahwa Pelajaran Agama Islam akan dihapus jika pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang Pilpres 2019.

"Bukannya kita mau ini, kalau kita memilih Prabowo itu kan kita pikirkan nasib agama kita anak-anak kita, walaupun kitanya tidak menikmati, 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya," ujar perempuan itu dalam video.

"Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah," kata perempuan yang hingga saat ini tak diketahui identitasnya.

Penelusuran Kompas.com:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI memberikan penjelasan atas kampanye hitam ini.

Mendikbud Muhadjir Effendy membantah bahwa mata pelajaran Agama Islam akan dihapus jika Jokowi terpilih sebagai presiden untuk periode kedua.

"Tidak benar itu, Enggak ada penghapusan. Tidak mungkin itu. Bahkan ada rencana membuat UU Pondok Pesantren. Berarti kan kuat," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Tidak hanya Mendikbud, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin juga memastikan pelajaran Agama Islam tak akan dihapuskan.

"Selaku Menteri Agama, saya menjamin betul bahwa hal itu tidak akan terjadi. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara yang sangat agamis yang tidak melepaskan diri dari nilai-nilai agama, apalagi nilai-nilai Islam karena mayoritas bangsa ini adalah Muslim," kata Lukman di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Sedangkan, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, pelajaran agama masih dibutuhkan di Indonesia. Sebab, sejumlah negara di Eropa juga masih membutuhkan pelajaran agama.

"Di negara sekuler seperti Inggris dan sejumlah negara Eropa Barat, bahkan pelajaran agama wajib di sekolah, baik di sekolah yg diselenggarakan oleh pemerintah (public schools) apalagi di sekolah yang diselenggarakan oleh gereja (faith based schools)," ujar Kamaruddin Amin saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (8/3/2019).

Ia juga menegaskan bahwa tidak mungkin pendidikan agama dihapus dalam kurikulum sekolah dan madrasah.

"Pendidikan Islam, apalagi di Indonesia, negara bangsa yang dikenal sangat religius, mustahil pelajaran agama dianggap tidak penting, dan akan dihilangkan," ujar Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, dalam empat tahun terakhir, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag justru terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Banyak program afirmatif yang dilakukan.

Tidak hanya fisik, penguatan akses dan mutu pendidikan juga dilakukan pada aspek pengembangan SDM (beasiswa), kurikulum, maupun penguatan proses belajar mengajar.

"Saya justru optimis, pendidikan agama ke depan di Indonesia akan semakin kuat dan berkualitas," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/14292761/hoaks-jokowi-hapus-pendidikan-islam-jika-kembali-jadi-presiden

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke