Salin Artikel

Wapres Kalla Minta Pengiriman TKI Tanpa Keahlian Dibatasi

Hal itu disampaikan Kalla saat membuka Kongres Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia (Apenmasi) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

"Kami selalu ingin membatasi (mengirim TKI tanpa keahlian), karena juga martabat bangsa, tidak lagi mengirim tenaga pembantu rumah tangga kerja di luar negeri. Gajinya pasti lebih rendah dibanding yang mempunyai skill," ujar Kalla.

Hal itu, kata Kalla, juga sesuai dengan rencana pemerintah menggenjot pembangunan SDM setelah membangun infrastruktur secara masif.

Karena itu, ia menginginkan Apenmasi turut memikirkan penyediaan fasilitas pendidikan yang bertujuan meningkatkan keahlian pekerja di masing-masing sektor.

Apenmasi juga diharapkan turut menyediakan fasilitas pendidikan seperti itu di daerah-daerah yang belum banyak tersentuh pendidikan formal. Dengan demikian, kata Kalla, masyarakat di daerah tersebut memiliki keahlian yang siap digunakan di dunia kerja.

"Tahun ini pemerintah memutuskan untuk program utamanya adalah meningkatkan mutu SDM. Dengan cara vokasi, dengan cara mendidik untuk meningkatkan skill lapangan kerja," ujar Kalla.

"Jadi masuklah ke daerah-daerah yang akses pendidikannya sulit dicapai pendidikan formal, untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat (secara) nonformal, juga pendidikan-pendidikan lainnya yang berkeahlian," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/15200521/wapres-kalla-minta-pengiriman-tki-tanpa-keahlian-dibatasi

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke