TKN Yakin Kepala Daerah di Jateng Tetap Maksimal Perjuangkan Jokowi-Ma'ruf

Hal ini disampaikan Arsul menyikapi putusan Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah yang menyatakan 31 kepaal daerah melanggar aturan netralitas Undang-Undang Pemerintah Daerah dalam acara deklarasi dukungan Jokowi-Ma'ruf.

"Saya yakin akan tetap maksimal. Apalagi yang dipersoalkan Bawaslu kan hanya soal embel-embel saja. Jadi tinggal tidak usah diembel-embeli jabatan saja," ujar Arsul kepada Kompas.com, Minggu (24/2/2019).

Bawaslu menyatakan ada pelanggaran netralitas karena Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut kepala daerah dengan embel-embel jabatan dalam acara deklarasi itu. Menurut Arsul, memanggil nama seseorang sekaligus jabatannya sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

"Menjadi terlalu sumir alasan hukumnya kalau situasi dengan kultur seperti itu dianggap melanggar hukum," kata Arsul.

Dia pun mempertanyakan Bawaslu Jateng yang malah menyebut hal itu sebagai tindakan tidak netral. Menurut dia, konteks aturan netralitas dalam UU Pemda adalah ketika kepala daerah sedang menjalankan tugasnya.

Arsul berpendapat tidak jadi masalah jika kepala daerah menunjukan sikap politiknya asalkan mengambil cuti.

TKN Jokowi-Ma'ruf pun akan mengkaji putusan Bawaslu Jateng lebih dalam lagi.

"Kami akan kaji dulu secara mendalam putusan Bawaslu Jateng tersebut," kata dia.

Putusan Bawaslu Jateng

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda," kata Rofiuddin saat dihubungi, Sabtu (23/2/2019).

Rofiuddin mengatakan, sebagai kepala daerah, Ganjar dan 31 kepala daerah lain seharusnya menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat.

Rofiuddin menyebut jabatan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.

"Nama jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok," katanya.

Bawaslu telah memeriksa 38 orang yang terlibat dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019, itu. Ke-38 orang tersebut meliputi dua pelapor, pihak hotel, dan 35 kepala daerah.

Hasilnya, Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yang ikut serta. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda.

"Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, 'Ya sekarang saya dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Amin Ma'ruf, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi-Amin Ma'ruf', poin intinya di situ," ujar Rofiuddin.