Salin Artikel

Gubernur Riau Dukung Jokowi, Sekjen PAN Ingatkan Tak Boleh Jadi Timses

"Kalau beliau memberikan apresiasi terhadap Pak Jokowi, saya kira itu pandangan beliau dan kita hormati pandangannya. Tetapi kita sudah minta beliau jangan jadi tim sukses baik itu timses 01 maupun 02," ujar Eddy ketika dihubungi, Kamis (21/2/2019).

Menurut Eddy, Syamsuar dipilih oleh masyarakat menjadi gubernur Riau untuk melaksanakan janji kampanyenya. Bukan untuk membantu pemenangan Pemilihan Presiden 2019.

Terkait dukungan Syamsuar terhadap Jokowi, Eddy berpendapat itu adalah pendapat pribadi bukan partai. Eddy mengatakan Syamsuar sendiri bukan pengurus di PAN melainkan hanya kader.

"Dia bukan pengurus PAN kan, jadi kalau dia menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Pak Jokowi ya saya kira sah saja," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar menyatakan dukungannya untuk pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini disampaikan Syamsuar kepada wartawan seusai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

"Saya berharap beliau bisa dua periode," kata Syamsuar.

Syamsuar mengatakan, Presiden Jokowi sudah banyak berkontribusi untuk Riau selama 4,5 tahun kepemimpinannya, dari segi pembangunan infrastruktur hingga reformasi agraria.

"Misalnya seperti tadi, kan jalan tol ke Padang belum selesai. Kan program beliau tol Sumatera. Kemarin saya dapat informasi lagi nanti ada tol Riau ke Jambi. Pekerjaan-pekerjaan ini kan masih perlu dilanjutkan," kata Syamsuar.

Syamsuar diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional saat maju di pemilihan gubernur Riau 2018 bersama Edy Natar Nasution.

PKS dan PAN merupakan partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sementara Nasdem mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/21/13173061/gubernur-riau-dukung-jokowi-sekjen-pan-ingatkan-tak-boleh-jadi-timses

Terkini Lainnya

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke