Timses Jokowi Tantang Prabowo Buktikan Tuduhan APBN Bocor 25 Persen

Politisi Golkar itu menganggap pernyataan Prabowo tak disertai data valid.

“Pendapat Pak Prabowo yang mengatakan ada kebocoran anggaran APBN sebesar 25 persen itu harus dibuktikan secara faktual. Tidak boleh seseorang bisa menyebutkan angka kebocoran, tetapi tidak bisa membuktikan apa pun,” kata Misbakhun melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/2/2019).

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, Prabowo seharusnya memperkuat argumennya soal kebocoran 25 persen dana APBN.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu sering melontarkan pernyataan tanpa bukti sehingga menjadi rumor yang akhirnya menguap begitu saja.

“Jadi di mana faktanya? Kalau memang ada kebocoran keuangan negara, harus ada proses hukum, siapa pelakunya? Sebab, angka 25 persen dari APBN adalah jumlah yang signifikan,” kata dia.

Misbakhun menyinggung soal laporan keuangan pemerintah pusat 2016 dan 2017 yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dia, predikat WTP itu merupakan prestasi bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Dan capaian itu adalah pertama kali dalam sejarah Republik ini sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” ujar Misbakhun.

Ia yakin Presiden Jokowi mampu menciptakan pemerintahan yang kredibel. 

“Bahkan penggunaan anggaran di APBN bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintahan Pak Jokowi menggunakan anggaran demi menyejahterakan masyarakat dan itu sudah terbukti,” kata dia.

Oleh karena itu, Misbakhun menantang Prabowo maupun tim pemenangannya mencari bukti soal kebocoran APBN hingga 25 persen.

Apalagi, Prabowo adalah ketua umum partai yang bisa menggerakkan anak buahnya di DPR untuk menelusurinya.

“Tetapi, kalau cuma melemparkan rumor, apakah pantas, apakah patut, apakah wajar seorang pemimpin hanya mengutarakan pendapatnya di ruang publik tanpa didasari bukti-bukti yang kuat, faktual, dan konkret?” ujar Misbakhun.

Sebelumnya, Prabowo, saat menyampaikan pidato dalam acara HUT Ke-20 KSPI di Sports Mall Gading, Jakarta, mengatakan, kebocoran anggaran itu bisa macam-macam, salah satunya karena ada penggelembungan proyek.

Bocoran anggaran itu, menurut dia, dipicu perilaku korup yang menyasar proyek-proyek pembangunan yang saat ini dilakukan. Prabowo memperkirakan terjadi kebocoran anggaran hingga 25 persen.