Salin Artikel

[HOAKS] Jadwal dan Syarat Pemberkasan CPNS Kategori 2 Tahun 2019

Surat palsu ini mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada bagian atas surat tersebut terdapat logo BKN, dan seolah-olah ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan memberikan tanggapannya terkait surat tersebut.

Narasi yang beredar:

Surat bodong tersebut dikeluarkan di Jakarta pada 21 Januari 2019 lalu.

Di dalam surat itu disebutkan bahwa surat tersebut mengacu pada Surat Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Untuk Honorer Kategori Dua Tahun 2019 Nomor K2-3/B411/I/01 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penyelesaian Kategori Dua Pusat, Instansi dan Daerah yang Telah Terdaftar di Database BKN pada Tahun 2010.

Informasi yang ada menyampaikan, terdapat formasi khusus yang belum terpenuhi pada instansi atau daerah, sehingga akan diisi peserta yang terdaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya sesuai ketentuan yang ada.

Terdapat jadwal pelaksanaan lengkap dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Berikut bunyi surat tersebut:

PENGUMUMAN
Nomor: 05/KATEGORI 2.BKN/I/2019
TENTANG JADWAL DAN SYARAT PEMBERKASAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KATEGORI 2 TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Untuk Honorer Kategori Dua Tahun 2019 Nomor K2-3/B411/I/01 tanggal 18 Januari 2019 hal Penyelesaian Kategori Dua Pusat, Instansi dan Daerah Yang Telah Terdaftar di Database BKN Pada Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan hal tersebut sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi Kategori 2 Tahun 2019 adalah peserta yang telah terdaftar di database BKN sejak tahun 2010 dan masih mengabdi hingga saat ini.

2. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi di Instansi/Daerah, akan diisi dari peserta yang terdaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama

3. Berikut Jadwal pelaksanaan kategori dua tahap akhir tahun 2019:
a. Tanggal 29-30 Januari 2019, Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Rekruitmen Kategori Dua;
b. Tanggal 11-12 Februri Rekonsilidasi Data Instansi/Daerah dengan Data Base BKN;
c. Tanggal 25-26 Februari 2019, Uji Publik Instansi/Daerah Dilakukan di Media Cetak dan Website Instansi/Daerah.
d. Tanggal 1-5 Maret 2019 Pengumuman Peserta yang telah lulus uji publik.
e. Pemberkasan dan Pengusulan NIP CPNS Kategori Dua paling lambat diterima sebelum tanggal 1 April 2019.

4. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Kategori 2 Tahun 2019 wajib hadir saat pemberkasan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Instansi/daerah, untuk membawa kelengkapan berkas sebagai berikut:

a. Berkas kelengkapan lamaran dimasukkan dalam stopmap warna merah bagi kualifikasi Tenaga Guru, stopmap warna kuning bagi kualifikasi Tenaga Kesehatan dan Stopmap warna hijau untuk kualifikasi Teknis.

b. Ijazah Asli, salinan ijazah sah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepka BKN Nomor 11 tahun 2002) rangkap 2 (dua) sesuai formasi kualifikasi jabatan;

c. Salinan KTP, Kartu Keluarga, ijazah SD, SMP dan SMA rangkap 2 (dua);

d. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm latar belakang warna merah sebanyak 8 (delapan) lembar serta menuliskan nama yang bersangkutan di balik pas foto tersebut;

e. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang amsih berlaku sebanyak 2 lembar;

f. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;

g. Asli dan salinan legalisir Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;

h. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Hasil Tes dari Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 2 lembar; Materai Rp 6.000 sebanyak 5 (lima) lembar;

5. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/NS.

6. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut.

"Hoaks. Surat tersebut bukan dikeluarkan oleh BKN," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/2/2019).

Ridwan menyampaikan, hingga saat belum ada pengumuman penerimaan CPNS K2 Tahun 2019.

"Belum ada pengumuman penerimaan, kok sudah ada pengumuman pemberkasan," ujar dia.

Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengakses situs atau media informasi resmi BKN agar tidak terjebak terhadap kabar palsu yang beredar.

"Hati-hati dengan informasi kepegawaian yang beredar tanpa kejelasan sumber yang menyebarkan," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/01/10280341/hoaks-jadwal-dan-syarat-pemberkasan-cpns-kategori-2-tahun-2019

Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke