Resolusi Jihad hingga Khittah 1926, Ini Fakta Menarik Nahdlatul Ulama

Berawal dari organisasi yang dikenal sebagai kumpulan para santri, NU kemudian melebarkan sayap ke berbagai bidang serta wilayah di Indonesia.

Kini sudah 93 tahun NU berdiri, serta berperan terhadap kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah fakta menarik NU:

1. Cikal bakal

Penggunaan istilah "Nahdlatul" atau "Kebangkitan" kali pertama muncul pada 1916. Pembentukan ini dibarengi untuk menunjukan respons positifn terhadap Kebangkitan Nasional pada 1908, yang menjadi momentum pergerakan di Indonesia.

Awalnya, organisasi ini bernama "Nahdlatul Wathan" yang berarti "Kebangkitan Tanah Air". Pada 1916, muncul organisasi lain bernama "Taswirul Afkar" atau lebih dikenal sebagai "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran).

Setelah itu, berdirilah Nahdalatul Tujjar untuk menghimpun pergerakan para saudagar pada era kolonial. Setelah muncul beberapa organisasi ini, ada insiatif untuk menggabungkannya.

Tujuannya adalah agar organisasi lebih kuat dan cakupannya lebih luas. Akhirnya, disepakati berdirinya "Nahdlatul Ulama" atau "Kebangkitan Ulama" pada 31 Januari 2016.

KH Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar.

2. Resolusi Jihad

Ketika Inggris mulai datang ke Surabaya pada 1945, NU mendeklerasikan "Resolusi Jihad". Peran ini begitu terlihat pada 21 dan 22 Oktober 1945, saat pengurus NU se-Jawa dan Madura menggelar pertemuan di Surabaya.

Pertemuan dilakukan untuk menyatakan sikap setelah mendengar tentara Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan membonceng Sekutu.

Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari menyerukan imbauan kepada para santri untuk berjuang demi Tanah Air.

Resolusi itu disampaikan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Hasilnya, resolusi ini membawa pengaruh yang besar.

Rakyat dan santri kemudian melakukan perlawanan sengit dalam pertempuran di Surabaya. Banyak santri dan massa Nahdliyin yang aktif terlibat dalam pertempuran ini.

Sejak 2015, pemerintah mengeluarkan keppres yang menetapkan Hari Santri Nasional berdasarkan resolusi jihad santri.

3. Terjun ke Politik

Sebelumnya, Masyumi merupakan satu-satunya partai politik yang menyalurkan aspirasi umat Islam pada era 1950-an. Organisasi seperti Muhammadiyah dan NU tergabung dalam Masyumi.

Namun, NU kemudian keluar dari Masyumi pada 1952 akibat ada ketidakpahaman. Langkah ini menjadikan NU lebih leluasa untuk menarik pendukung untuk menghadapi kontestasi politik pada 1955.

Akhirnya, Pemilu 1955 memantapkan posisi NU sebagai pemenang ketiga dalam pemilu. Wakil-wakilnya juga berhasil mendukuki sejumlah kabinet pemerintahan ketika itu.

Dalam Pemilu 1971, NU bahkan berhasil pada urutan kedua di bawah Golkar. Mereka akhirnya menikmati fasilitas dan kemudahan dari pemerintah ketika itu.

Namun konsep ini pun menjadi kendala ketika Soeharto menerapkan asas tunggal dalam partai politik dengan menyederhanakan peserta menjadi Golkar, PPP, dan PDI.

Akibatnya, anggota NU banyak yang berafiliasi ke dalam PPP untuk kepentingan politiknya.

4. Terbelah

Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-27, para pemimpin NU terbelah menjadi dua kubu. Dilansir dari nu.or.id, Kubu Cipete bermuara pada Ketua Umum PBNU KH Idham Cholid dan kubu Situbondo yang bermuara KH.R. As'ad Syamsul Arifin.

Kondisi ini terjadi sepeninggal Rais mereka meninggal, yakni Bisri Syansuri pada 1980. Akibatnya, kedua kubu membuat munas masing-masing.

Kubu Situbondo menggelar Munas dengan menunjuk Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai ketua panitia Muktamar ke-27. Kubu Cipete juga tak kalah menggelar Munas dengan menunjuk Cholid Mawardi sebagai ketua panitia.

Dalam suasana politik Orde Baru, pemerintah lebih mengakui hasil Munas Situbondo karena dianggap lebih konseptual ketimbang Cipete yang dianggap bermuatan politik.

Namun setelah melihat sikap pemerintah mendukung kubu Situbondo, kubu Cipete mulai melunak. Akhirnya, kubu ini disatukan pada September 1984.

5. Keluar politik praktis

Keputusan NU menjadi partai pada 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan ke arah politik praktis. Namun, setelah Muktamar ke-27 Situbondo, akhirnya Nahdliyin menyepakati agar NU keluar dari politis praktis.

Dilansir dari Harian Kompas yang terbit pada 4 Februari 1986, Muktabar Situbondo menetapkan NU untuk melepaskan dirinya dari kegiatan politik praktis.

Walaupun sulit, namun PBNU ketika itu menyepakati upaya tersebut dengan konsekuensi kegiatan politik menjadi urusan masing-masing anggota.

Namun setelah reformasi 1998, banyak partai yang mengatasnamakan NU sebagai senjata dalam kontestasi politik.