Nelayan Curhat ke Jokowi soal Lama Perizinan, Menteri Susi Membantah

Hal ini terjadi saat Presiden Jokowi bersilaturrahmi dengan pengusaha industri perikanan tangkap di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/201)

Salah satu keluhan soal lamanya perizinan disampaikan oleh Suwarto asal Indramayu yang memiliki beberapa kapal dengan ukuran lebih dari 30 Gross Ton (GT).

Jokowi memanggil Suwarto ke panggung dan menanyakan proses perizinan memakan waktu berapa lama.

"Jangan takut sama Bu Susi," kata Jokowi meminta Suwarto blak-blakan.

"Perpanjangan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) enggak sampai satu bulan, kurang lebih 20 harian," jawab Suwarto.

"Masih lama itu," timpal Jokowi.

Jokowi pun kemudian bercerita soal proses izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut dia, dulunya mengurus perizinan di BKPM membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi sekarang sudah bisa selesai dalam dua jam.

"Saya ingin, Bu Menteri perintah ke Dirjen bangunlah sebuah sistem untuk perizinan yang cepat, yang (hitungan) jam lah," ucap Jokowi.

Ditanya wartawan usai acara, Susi membantah bahwa perizinan memakan waktu hingga puluhan hari.

"Kalau benar, satu sampai dua hari juga sudah keluar," kata Susi.

Susi beralasan, pengurusan izin kerap menjadi lama karena para pengusaha harus jujur dalam pelaporan hasil tangkapan ikan. Susi menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin apabila pelaku usaha tidak melaporkan hasil tangkapan dengan benar.

Susi mencontohkan ada pengusaha penangkapan ikan yang memiliki pendapatan 2.000 ton ikan dalam setahun, namun hanya melaporkan 20 ton atau 200 ton.

"Banyak juga pengusaha yang memang tidak mau perbaiki, mereka hanya cerita dimana-mana izin susah di KKP. Padahal sudah jelas kita ingin laporan hasil tangkapan yang benar, hasil usaha yang benar, kenapa? Supaya kelihatan, naiknya angka pendapatan, angka tangkapan itu berapa," kata Susi.

Susi melihat banyak pengusaha yang memang tidak mau memperbaiki hasil laporannya secara tepat dan jujur, karena takut dengan persoalan pajak.

"Saya mengerti beberapa pengusaha takut konsekuensi pajak, tapi kan ya kita di negeri yang memang harus pajak, harus masuk juga. Kita ingin laporan jadi benar, jadi bukan cuma legal saja, tapi juga reported, regulatednya benar," papar Susi.