Polri Teken MoU dengan Kemenpora, BNP2TKI, dan KPU

Acara penandatanganan MoU itu dihadiri Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi, Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BNP2TKI) Imam Nahrowi, serta Ketua KPU Arief Budiman.

MoU Polri-Kemenpora

Nota kesepahaman antara Polri dan Kemenpora mengenai pengamanan, penegakan hukum, pengawasan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu mencakup pertukaran data dan informasi, penerbitan rekomendasi atau izin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan kejuaraan olahraga.

Selain itu, bantuan pengamanan, penegakan hukum dan pengawasan dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya kepemudaan dan keolahragaan fasilitas penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan pemanfaatan sarana.

Nota kesepahaman berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani. Untuk menindaklanjuti MoU tersebut, akan dibentuk kelompok kerja.

MoU Polri-BNP2TKI

Nota kesepahaman antara Polri dan BNP2TKI mengenai pengamanan, penanganan, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Ruang lingkup nota kesepahaman mencakup pertukaran data dan informasi, sosialisasi diseminasi atau publikasi, pengamanan, pengawasan dalam proses penempatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal.

Kedua lembaga juga bekerja sama terkait pencegahan dan penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, pelayanan kedonteran dan jesehatan kepolisian, serta penegakan hukum.

MoU Polri-KPU

Nota kesepahaman antara Polri dan KPU mengenai Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Penyelenggaaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Walikota Tahun 2020.

Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu mencakup pertukaran data dan informasi, bimbingan dan penyuluhan, bantuan pengamanan dan penegakan hukum di luar tindak pidana pemilu, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Nota kesepahaman tersebut berlaku untuk jangka waktu satu tahun hingga berakhirnya pemilihan pada 2020.