Memperbaiki Kualitas Debat Calon Presiden 2019

DEBAT perdana dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sudah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (17/1/2019).

Pada debat pertama kali ini, kedua kandidat mengusung tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme dan mengeksplorasi visi, misi, serta kebijakan masing-masing.

Kami melihat bahwa debat penting untuk pendewasaan politik Indonesia. Namun, kualitas perdebatan perlu ditingkatkan agar proses kampanye -–yang penting dalam Pemilu--menjadi lebih terarah.

Untuk itu, kami akan mulai dengan mendiskusikan visi dan misi, serta arah kebijakan umum dari kedua kandidat di isu yang diperdebatkan.

Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menegaskan soal visi besar "Indonesia Maju" yang mengedepankan sistem hukum yang adil, supremasi hukum, reformasi kelembagaan, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, sinergisasi antarlembaga, penguatan sistem manajemen hukum serta budaya taat hukum.

Sementara itu, terorisme akan dihadapi dengan pembinaan ekonomi, sosial, agama, pendekatan persuasif, serta penegakan hukum.

Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, di sisi lain, mengedepankan visi besar "Indonesia Menang". Secara umum, keduanya mengedepankan beberapa cita-cita untuk menjadi negara yang berhasil, seperti swasembada pangan, bahan bakar, dan air bersih serta lembaga pemerintahan yang kuat dan berintegritas.

Prabowo-Sandiaga melihat bahwa korupsi harus diberantas dari sisi muara, yakni gaji yang cukup serta jaminan kualitas hidup yang baik bagi para pemilik wewenang.

Substansi janji, blunder, dan kebijakan

Meskipun cukup menarik, kami berpendapat bahwa ada tiga hal penting yang perlu dikritisi dalam perdebatan pertama tersebut.

Ketiganya adalah janji yang tidak substantif dan tidak merespons pokok persoalan, performa yang blunder, dan statement yang lebih banyak mengeksplorasi pengalaman dan "kelebihan diri" daripada adu gagasan.

Mari membedah ketiga hal tersebut secara lebih mendetail. Kedua kandidat memberikan janji-janji politik yang cukup lazim disampaikan ketika kampanye. Namun demikian, sebagian besar bersifat normatif.

Ada beberapa hal yang tidak terduga diucapkan oleh para kandidat sehingga terkesan blunder, dan proses debat kedua kandidat menjadi tak terarah.

Kubu Jokowi-Ma'ruf terkesan enggan menyentuh perkara pelanggaran hukum dengan beberapa kali memberikan jawaban berupa saran.

Ketika bicara tentang persekusi terhadap kritikus pemerintah, misalnya, Jokowi-Maruf justru secara normatif menyarankan untuk melaporkan kasus pelanggaran agar diproses secara hukum.

Tentu saja, hal ini tidak banyak memberikan gambaran sejauh mana Jokowi memberikan rasa aman terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.

Selain itu, perdebatan tentang "kebijakan berperspektif gender" juga jauh dari substansi persoalan.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi justru bertanya tentang jumlah pengurus perempuan dalam yang dipimpin Prabowo, dan membandingkannya dengan jumlah menteri perempuan di kabinet Jokowi.

Prabowo, di sisi lain, menjawabnya secara defensif dengan menyebutkan pengurus perempuan di Partai Gerindra.

Meskipun hal tersebut merupakan sebagian kecil dari peningkatan partisipasi perempuan, ada banyak isu kebijakan yang lebih substantif dan penting terkait dengan peningkatan peran perempuan.

Contohnya adalah fasilitas terhadap ibu menyusui di tempat-tempat umum, pengurangan gender pay gap di banyak profesi, atau soal hak-hak perempuan di pabrik (terkait cuti hamil atau jam kerja).

Di sisi lain, Prabowo-Sandiaga juga melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan substansi perdebatan. Prabowo, misalnya, mengakui tidak mengetahui perihal caleg mantan koruptor di partainya.

Bahkan, ia menuturkan bahwa jika korupsinya tidak seberapa, maka tidak masalah. Ia juga mempersilakan nanti rakyat memutuskan sendiri pada pemilihan calon anggota legislatif.

Selain itu, Prabowo juga menjelaskan soal menaikkan tax ratio untuk menggaji pejabat agar tidak korupsi. Padahal, capaian tax ratio saat ini pun sudah melebihi target yang diutarakan oleh Prabowo.

Selain itu, pendekatan gaji tinggi tidak serta-merta menjadi obat mujarab dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam konteks lain, Prabowo menekankan ingin menjadi Chief of Law Enforcement Officer, yang justru terkesan ingin mengintervensi penyelenggaraan penegakan hukum.

Baik Jokowi maupun Prabowo terlihat lebih banyak mengeksplorasi pengalaman diri daripada arah kebijakan ke depan.

Alih-alih memberikan blueprint kebijakan, Sandiaga justru berkali-kali menceritakan kasus-kasus di lapangan yang ia temui untuk menunjukkan citra bahwa ia dekat dengan masyarakat.

Hal ini tentu tak banyak menceritakan kebijakan antikorupsi dan penegakan hokum yang dilakukan oleh presiden.

Klaim senada juga diungkapkan oleh Prabowo yang pernah mendirikan satuan antiteror dalam kariernya di TNI.

Jokowi juga banyak melihat capaian menteri-menterinya alih-alih memberikan arah kebijakan. Di sisi lain, Ma'ruf Amin banyak mengaitkan pertanyaan dengan pengalamannya memimpin Majelis Ulama Indonesia dan mengeluarkan fatwa bahwa teroris bukanlah jihad.

Pada intinya, kedua kandidat lebih banyak mengeksplorasi diri alih-alih memberikan substansi atas janji dan program yang diajukan.

Hal ini, meskipun sah dilakukan, patut dikritik karena malah membuat perdebatan tidak menampilkan apa-apa kecuali talk show dan tidak menjanjikan perbaikan ke depan.

Memperbaiki kualitas debat

Debat kandidat Presiden dan Wakil Presiden 2019 tentu menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, memperbaiki kualitas debat presiden menjadi tantangan utama.

Terkait dengan hal tersebut, kami berpendapat bahwa ada tiga hal yang bisa diperbaiki dalam debat selanjutnya.

Pertama, perlu ada perbaikan dalam substansi kebijakan dan metode kampanye. Hal-hal tak substansial seperti perselisihan dan fanatisme buta antarpendukung di media sosial sebaiknya diminimalisasi.

Provokasi dari tim sukses atau coverage media yang "salah fokus" pada performa (dan bukan kebijakan) perlu dikurangi di debat selanjutnya.

Sebab, sejatinya yang harus dipentingkan bukanlah sekadar "saling pamer" mengenai kubu siapa yang lebih unggul atau kubu mana yang lebih "cerdas".

Yang harus dilakukan adalah debat yang menampilkan arah kebijakan, didukung oleh sikap saling menghargai atas visi dan misi semua kandidat.

Kedua, teknis penyelenggaraan juga perlu ditingkatkan. KPU pun diharapkan bisa menghadirkan perdebatan yang lebih profesional dan mendalam, terfokus pada penggalian visi misi dan program kandidat.

Penyiaran debat hendaknya dilakukan seluas mungkin dan tidak hanya mengandalkan pada segelintir media.

Di sisi lain, konten dan teknis perdebatan perlu dibuat untuk lebih mengakomodasi pertarungan gagasan, dan bukan ajang saling mengkritik individu. Hal ini tentu membutuhkan kualitas moderator yang mumpuni, serta kualitas pertanyaan yang konstruktif.

Ketiga, sebagai konsekuensinya, kedua kandidat perlu lebih berorientasi pada gagasan, bukan hanya citra diri atau serangan ad hominem kepada kandidat lain.

Para kandidat sebaiknya tak hanya saling mencuri kesempatan untuk membangun citra, membelokkan pertanyaan atau berusaha keluar dari koridor isu yang diberikan.

Gagasan-gagasan baru, inovatif dan lepas dari jawaban normatif tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri.

Pada akhirnya, perdebatan perlu diikuti dengan pendalaman data dan fakta, sehingga arah kebijakan menjadi jelas, dan kita tidak lagi "salah fokus" dalam debat-debat pilpres selanjutnya.

Angga Fauzan
Mahasiswa Pascasarjana di University of Edinburgh, Skotlandia, dan Anggota Pusat Kajian dan Gerakan PPI Dunia

Ahmad Rizky M Umar
Mahasiswa Doktoral di University of Queensland, Australia, dan Kepala Pusat Kajian dan Gerakan PPI Dunia