Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Laporan Pemantauan Kasus Novel ke KPK

"Hasil yang kami sajikan ini bukan hal yang asing bagi teman-teman di internal KPK. Saya yakin itu tidak hanya kepada pimpinan yang baru saja kena teror tapi juga kepada penyidik, penyelidik, dan seluruh pekerja di KPK bukan hal yang asing," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Menurut Asfinawati laporan pemantauan ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, bagian pendahuluan yang menjelaskan bagaimana proses pemantauan di lapangan oleh koalisi masyarakat sipil.

"Kedua, kami menemukan bahwa serangan ini patut dicurigai sebagai pembunuhan berencana ada beberapa indikator yang pertama adalah motif serangan, modus atau pola serangan, dampak, dan pelaku," kata dia.

Asfinawati memaparkan, data dan fakta terkait penyerangan Novel menunjukkan indikasi upaya menghalangi kinerja jajaran KPK dalam memberantas korupsi.

"Obstruction of justice, penghalangan keadilan, ini bukan hal yang spesial di Indonesia, ini sudah ditulis oleh negara di dunia di dalam konvensi antikorupsi, jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing dan tidak heran kalau menimpa KPK," kata dia.

Ia juga menyebutkan setidaknya ada beberapa jenis aktor yang diduga terlibat dalam penyerangan Novel, seperti eksekutor lapangan, orang yang digalang untuk ikut berpartisipasi, hingga penggerak penyerangan.

Dalam laporan pemantauan itu juga disertakan berbagai rekomendasi kepada Presiden, KPK, Polri, Ombudsman dan Komnas HAM.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, Lokataru Foundation, ICW, LBH Pers, PSHK, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan lembaga masyarakat sipil lainnya.

 Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut laporan pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tersebut.

"Akan kami baca dan kami pelajari, kami yakin bahwa penegak hukum khususnya kepolisian sedang bekerja keras untuk mengungkap teror baik kepada staf KPK atau kepada pimpinan KPK," ujarnya.