Partai Politik dan Kadernya Diminta Tidak Ikut Propagandakan Hoaks di Medsos

Hal itu disebut akan mengacaukan preferensi pemilih, khususnya anak muda yang mudah terpapar informasi di media sosial.

"Aktor politik juga harus self correction, dewasa, dan tanggung jawab sebagai bagian dari warga negara juga. Mereka sejatinya punya kesadaran, baik individu maupun partai politik," kata peneliti politik LIPI, Irine Hiraswari Gavatri dalam diskusi "Memilih Melampaui Hoaks" di Kuningan, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Hal itu, lanjut Irine, menyusul adanya hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos yang banyak diperbincangkan aktor politik di media sosial. Menurutnya, partai politik dan kadernya punya tugas memberikan pendidikan politik ke masyarakat.

"Jangan sampai karena aktor politik yang ikut mempropagandakan hoaks, maka para pemilih muda ini malah semakin tidak suka dengan politik. Intinya jangan sembarangan di media sosial," paparnya.

Sementara itu, Direktur Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menambahkan, hoaks yang ikut dipropagandakan oleh aktor politik juga akan membuat kemunduran demokrasi di Indonesia.

Sebab, menurutnya, demokrasi sejatinya berpihak kepada kedaulatan rakyat yang berhak menerima informasi yang benar.

"Tapi dengan adanya hoaks, masyarakat jadi bingung karena tidak ada yang bisa dipercaya. Lebih kecewa lagi kalau ada aktor politik atau partai politik tertentu yang mengambil keuntungan dari hoaks," papar Karyono.

Maka dari itu, baginya, pemberantasan hoaks selama masa kampanye hingga hari pemilihan harus ditegakkan melalui hukum yang tegas.

Kepolisian dan aparat hukum lainnya punya peran dalam memberikan efek jera kepada pelaku pembuat hoaks.

"Penegakkan hukum harus kuat agar hoaks tidak menyebar ke mana-mana. Pendidikan literasj juga perlu disebarluaskan ke masyarakat," tuturnya.