Salin Artikel

5 Fakta tentang Debat Pilpres yang Perlu Diketahui

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan skema dan aturan debat sedemikian rupa. Dari enam segmen, segmen satu dan enam akan menjadi sesi khusus pembacaan visi-misi dan juga closing statement.

Debat sesungguhnya ada pada segmen dua, tiga, empat, dan lima. Tema debat pertama kali ini seputar hukum, HAM, anti-korupsi, dan terorisme.

Ketua KPU Arief Budiman menjanjikan debat kali ini akan lebih seru dari debat pemilu sebelumnya.

"Debat ini akan sedikit berbeda dengan dulu. Sekarang hebatnya jauh lebih terasa alur debatnya," ujar Arief di kompleks parlemen, Kamis (10/1/2019).

Berikut ini adalah lima fakta terkait debat pertama yang dijanjikan lebih panas sejak awal :

1. Perdebatan dimulai sejak segmen dua

Dua segmen awal dalam debat adalah menjawab pertanyaan yang dibuat para panelis. Biasanya, kandidat hanya perlu menjawab pertanyaan tersebut tanpa perlu beradu argumen dengan kandidat lawan.

Arief mengatakan debat kali ini tidak seperti itu. Kesempatan untuk beradu argumen disediakan sejak segmen dua. Setelah kandidat A menjawab pertanyaan dari moderator, kandidat B boleh menanggapinya. Kemudian kandidat A boleh menanggapi lagi komentar dari kandidat B. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

"Kalau dulu debat terjadi pada bagian akhir saja. Kalau sekarang justru sejak awal," kata Arief.

Sementara pada segmen empat dan lima, adu argumen dipastikan ada. Sebab masing-masing kandidat akan saling melempar pertanyaan yang bisa mereka tanggapi lagi.

"Jadi saya membayangkan ini justru lebih terasa debatnya dibandingkan desain rundown debat-debat sebelumnya," ujar dia.

2. 20 Kisi-kisi pertanyaan

Dua pasangan calon akan diberi 20 kisi-kisi pertanyaan debat untuk segmen dua dan tiga. Kisi-kisi tersebut terdiri dari 5 pertanyaan untuk masing-masing tema.

Namun, Arief menegaskan kisi-kisi ini bukan bocoran. Sebab pada akhirnya para kandidat tidak mengetahui pertanyaan apa yang akan mereka dapatkan.

"Mereka tidak tahu yang akan ditanyakan pertanyaan nomor berapa. Jadi mereka betul harus memahami bukan menghafalkan," ujar Arief.

3. Tak ada pertanyaan soal kasus

Nantinya, pertanyaan dalam debat akan membahas seputar visi dan misi kedua kandidat ke depan. Para panelis tidak akan mengajukan pertanyaan secara spesifik terkait kasus kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sekaligus salah satu panelis, Bivitri Susanti, mengatakan, para panelis tidak akan mengajukan pertanyaan spesifik terkait kasus hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Contohnya kasus penyiraman air keras yang dialami oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Iya kami tidak bikin pertanyaan soal kasus. Yang tidak ditanya itu maksudnya kasus-kasus individual," ujar Bivitri.

4. Penonton debat harus undangan

Pada saat debat nanti, hanya para undangan yang bisa masuk ke ruangan di Hotel Bidajara. Masing-masing pasangan calon akan diberikan 100 undangan yang boleh mereka bagikan ke siapa saja.

Sisanya, KPU yang akan menyebarkan undangannya.

"Pokoknya 100 undangan. Nah, selebihnya kapasitas ruangan itu KPU yang akan mengundang, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama," ujar Arief.

Pendukung capres-cawapres juga diperbolehkan membawa atribut kampanye.

Namun, tak semua atribut bisa dibawa. KPU akan mengatur perihal atribut yang boleh dan tidak boleh dibawa pendukung pada saat gelaran debat.

5. Disediakan tempat nobar

Bagi pendukung yang tidak bisa masuk ke ruang debat, KPU akan menyiapkan tempat nonton bareng di area luar. Dengan begitu, pendukung yang hadir tetap bisa menyaksikan jalannya debat meski tak masuk ke ruangan.

"Karena kan ruangannya pasti tidak mampu menampung semua orang yang datang. Maka di luar juga kami sediakan untuk pihak paslon 01 dan paslon 02, kita sediakan ruangan di luar untuk nonton bareng," ujar Arief.

Arief mengatakan tempat nobar pendukung pasangan nomor urut 01 dan 02 juga akan dipisah. KPU juga telah mengecek ruangan yang akan digunakan dalam debat.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/11/07505801/5-fakta-tentang-debat-pilpres-yang-perlu-diketahui

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke