Ini Materi HAM Prabowo-Sandiaga yang Akan Dipaparkan di Debat Perdana

Materi terkait HAM akan dipaparkan dalam segmen pertama penyampaian visi-misi.

Menurut Siane, Prabowo-Sandiaga akan lebih fokus pada isu HAM terkait bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dinilai tak terlalu diperhatikan saat ini.

"Dalam visi misi itu akan disampaikan bagaimana soal HAM yang akan diangkat oleh kubu Prabowo yang sangat diutamakan yaitu HAM bidang ekonomi sosial dan budaya," ujar Siane saat dihubungi, Rabu (9/1/2019).

Siane menjelaskan, pasangan visi misi Prabowo-Sandiaga mengutamakan pembangunan ekonomi.

Mantan komisioner Komnas HAM itu mengatakan, sebagian besar masyarakat kalangan bawah saat ini tak memiliki akses atas keadian dan sumber daya ekonomi.

Termasuk soal pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan akses terhadap pekerjaan.

"Ke depan itu nanti akan lebih diprioritaskan masyarakat golongan bawah yang selama ini jumlahnya besar tapi tidak mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh akses atas (sumber daya) ekonomi," kata Siane.

Dalam sektor hak perburuhan, lanjut Siane, Prabowo-Sandiaga menjanjikan adanya perbaikan batas upah minimum buruh.

Kemudian Prabowo-Sandiaga juga menyoroti perlindungan lingkungan hidup dengan mendorong pemanfaatan sumber daya energi terbarukan.

Sementara di bidang human capital, Prabowo-Sandiaga akan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.

"Sekarang ini kan kita menghadapi masalah stunting kan ya. Nah itu akan ada perbaikan gizi. Kemudian ada program untuk anak-anak dan ibu hamil," ucap dia.

Selain itu, kata Siane, Prabowo-Sandiaga juga akan memberikan perhatian atas perlindungan terhadap keberadaan kelompok minoritas.

Siane mengatakan, maraknya kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas terjadi karena lemahnya penegakan hukum.

Oleh sebab itu, menurut Siane, jika terpilih pasangan Prabowo-Sandiaga akan memastikan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

"Termasuk (perlindungan kelompok minoritas). Intinya penegakan hukum yang tidak diskrimimatif. Itu yang menjadi simpul utama, payung hukumnya harus tidak diskriminatif. Keadilan untuk semua," ujar Siane.