Ini yang Harus Dipenuhi Rumah Sakit untuk Mendapat Akreditasi

Hal itu dilakukan agar RS yang belum memiliki sertifikat akreditasi tetap bisa melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Syaratnya, semua RS yang bermitra dengan BPJS Kesehatan harus menuntaskan akreditasinya paling lambat Juni 2019.

Dalam pemberian akreditasi, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Kriteria tersebut meliputi sumber daya manusia, termasuk ketersediaan dokter hingga komitmen memberi layanan yang layak kepada pasien.

"Tenaga medis juga harus kompeten, sarana dan prasarana lengkap, lingkup dan komitmen pelayanan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat jumpa pers di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Dalam proses mendapatkan akreditasi, RS harus menyediakan biaya yang tergantung dari jenis dan besar RS. Untuk rumah sakit non-pendidikan (RSNP) yang memiliki tempat tidur kurang dari 100 harus menyediakan biaya akreditasi Rp 32,9 juta.

Sementara untuk rumah sakit pendidikan (RSP) yang memiliki tempat tidur kurang dari 100 harus menyediakan biaya Rp 39,2 juta.

Biaya terbesar Rp 98 juta untuk RSP yang memiliki tempat tidur lebih dari 1.000. Sementara RSNP atau RS khusus yang memiliki lebih dari 1.000 ranjang menyediakan biaya Rp 87,5 juta.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Wibowo menilai, biaya akreditasi pada dasarnya tidak terlalu memberatkan rumah sakit dan seharusnya tidak menjadi kendala dalam mengurus akreditasi.

"Biaya sebetulnya tidak terlalu berat. Relatif ini kalau lihat besarannya, lama waktunya, ruang lingkup yang dinilai, pekerjaan dan jumlah surveyor. Tergantung besar kecilnya rumah sakit. Rentang Rp32-Rp98 juta ini untuk 3 tahun sekali," ujarnya.

Dia menambahkan, penyelesaian akreditasi RS sebetulnya sangat tergantung pada komitmen masing-masing rumah sakit.

Pihaknya pun berkomitmen akan membantu memfasilitasi proses akreditasi, terutama untuk rumah sakit kecil dan lokasinya jauh.