Kaleidoskop 2018: Polemik Pencalonan Caleg Eks Koruptor

Salin Artikel

Kaleidoskop 2018: Polemik Pencalonan Caleg Eks Koruptor,

Pada tahap pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meloloskan eks koruptor sebagai caleg.

KPU berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Pasal 4 ayat 3 Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPR.
Selain itu, Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg DPD.
Merespons sikap KPU, sejumlah eks koruptor yang tak diloloska mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hasilnya, Bawaslu meloloskan belasan mantan napi korupsi sebagai caleg.

Mereka mengklaim berpegang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak menyebutkan larangan eks koruptor untuk menjadi wakil rakyat.
Saat itu, KPU menolak menjalankan putusan Bawaslu. KPU akan merevisi keputusannya soal pencalonan caleg eks koruptor jika hasil uji materi Mahkamah Agung (MA) menyatakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Putusan MA anulir larangan eks koruptor "nyaleg"

Perjalanan caleg eks koruptor menempuh babak baru setelah MA mengeluarkan hasil uji materi mereka. 
 Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.
Hal itu berlaku untuk PKPU Nomor 20 Tahun 2018 maupun PKPU Nomor 26 Tahun 2018.
Artinya, berdasarkan putusan MA, mantan napi korupsi diperbolehkan maju sebagai caleg.

Menindaklanjuti putusan MA tersebut, KPU akhirnya merevisi dua PKPU dan menghapus frasa larangan nyaleg untuk mantan napi korupsi.

Penetapan 41 caleg eks koruptor

KPU akhirnya melakukan penetapan caleg DPR dan DPD bersamaan dengan penetapan capres-cawapres.

Penetapan caleg juga dilakukan terhadap para caleg eks koruptor yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.

Total, ada 41 mantan narapidana korupsi yang ditetapkan sebagai caleg. Jumlah itu terdiri dari 38 caleg DPR dan 3 caleg DPD.
Dari 38 caleg DPR eks koruptor, 12 caleg maju di tingkat DPRD Provinsi dan 26 caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Sebanyak 38 caleg tersebut diajukan oleh 13 dari total 16 partai politik peserta Pemilu 2019.
Tiga partai yang tak mencalonkan caleg eks koruptor antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 
Saat pendaftaran bakal caleg, ada sejumlah caleg eks koruptor yang diusung PKB dan PPP. Namun, caleg-caleg tersebut ditarik mundur oleh partai, dan diganti dengan caleg yang tidak punya rekam jejak kasus korupsi.

Sementara PSI, sejak awal masa pendaftaran bakal caleg tidak mengajukan satu pun caleg mantan napi korupsi.

Di tingkat DPRD Provinsi, Partai Gerindra menjadi penyumbang caleg eks koruptor paling banyak, yaitu 3 orang.

Sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, Partai Demokrat paling banyak ajukan caleg eks koruptor, yaitu 4 orang.

Berikut daftar caleg eks koruptor DPRD Provinsi:
<hr />

Daftar caleg eks koruptor DPRD Provinsi:

1. Partai Kebangkitan Bangsa: 0
 2. Partai Gerindra: 3 orang

Mohamad Taufik, Dapil DKI 3
Herry Jones Kere, Dapil Sulut
Husen Kausaha, Dapil Malut

3. PDI Perjuangan: 0
 4. Partai Golkar: 1 orang

Hamid Usman, Dapil Maluku Utara 3

5. Partai Nasdem: 0
 6. Partaj Garuda: 0
 7. Partai Berkarya: 2 orang

Meike Nangka, Dapil Sulut 2
Arief Armaiyn, Dapil Malut 2

8. PKS: 0
 9. Partai Perindo: 1 orang

Smuel Buntuang, Dapil Gorontalo 6

<br /> 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 0
 11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 0
 12. Partai Amanat Nasional (PAN): 1 orang

Abd Fattah, Dapil Jambi 2

13. Partai Hanura: 3 orang

Midasir, Dapil Jateng 4
Welhelmus Tahalele, Dapil Malut 3
Ahmad Ibrahim, Dapil Malut 3

14. Partai Demokrat: 0
 15. Partai Bulan Bintang (PBB): 1 orang

Nasrullah Hamka, Dapil Jambi 1

16. PKP Indonesia: 0
Daftar caleg eks koruptor DPRD Kabupaten/Kota:
1. Partai Kebangkitan Bangsa: 0
 2. Partai Gerindra: 3 orang

Alhajad Syahyan, Dapil Tanggamus
Ferizal, Dapil Belitung Timur
Mirhammuddin, Dapil Belitung Timur

3. PDI Perjuangan: 1 orang

Idrus Tadji, Dapil Poso 4

<br /> 4. Partai Golkar: 3 orang

Heri Baelanu, Dapil Pandeglang
Dede Widarso, Dapil Pandeglang
Saiful T Lami, Dapil Tojo Una-Una

5. Partai Nasdem: 2 orang

Abu Bakar, Dapil Rejang Lebong 4
Edi Ansori, Dapil Rejang Lebong 3

6. Partai Garuda: 2 orang

Julius Dakhi, Dapil Nias Selatan
Ariston Moho, Dapil Nias Selatan

7. Partai Berkarya: 2 orang

Yohanes Marinus Kota, Dapil Ende 1
Andi Muttamar Mattotorang, Dapil Bulukumba 3

8. PKS: 1 orang

Maksum DG Mannassa, Dapil Mamuju 2

9. Partai Perindo: 1 orang

Zukfikri, Dapil Pagar Alam 2

10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 0
 11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 0
 12. Partai Amanat Nasional (PAN): 3 orang

Masri, Dapil Belitung Timur 2
Muhammad Afrizal, Dapil Lingga 3
Bahri Syamsu Arief, Dapil Cilegon 2

13. Partai Hanura: 2 orang

Warsit, Dapil Blora 3
Moh Nur Hasan, Dapil Rembang 4

14. Partai Demokrat: 4 orang

Jones Khan, Dapil Pagar Alam 1
Jhony Husban, Dapil Cilegon 1
Syamsudin, Dapil Lombok Tengah
Darmawaty Dareho, Dapil Manado 4

15. Partai Bulan Bintang (PBB): 0
 16. PKP Indonesia: 2 orang

Kaleidoskop 2018: Polemik Pencalonan Caleg Eks Koruptor

Pada tahap pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak meloloskan eks koruptor sebagai caleg.

KPU berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Pasal 4 ayat 3 Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

Selain itu, Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg DPD.

Merespons sikap KPU, sejumlah eks koruptor yang tak diloloska mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hasilnya, Bawaslu meloloskan belasan mantan napi korupsi sebagai caleg.

Mereka mengklaim berpegang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak menyebutkan larangan eks koruptor untuk menjadi wakil rakyat.

Saat itu, KPU menolak menjalankan putusan Bawaslu. KPU akan merevisi keputusannya soal pencalonan caleg eks koruptor jika hasil uji materi Mahkamah Agung (MA) menyatakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Putusan MA anulir larangan eks koruptor "nyaleg"

Perjalanan caleg eks koruptor menempuh babak baru setelah MA mengeluarkan hasil uji materi mereka.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Hal itu berlaku untuk PKPU Nomor 20 Tahun 2018 maupun PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

Artinya, berdasarkan putusan MA, mantan napi korupsi diperbolehkan maju sebagai caleg.

Menindaklanjuti putusan MA tersebut, KPU akhirnya merevisi dua PKPU dan menghapus frasa larangan nyaleg untuk mantan napi korupsi.

Penetapan 41 caleg eks koruptor

KPU akhirnya melakukan penetapan caleg DPR dan DPD bersamaan dengan penetapan capres-cawapres.

Penetapan caleg juga dilakukan terhadap para caleg eks koruptor yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.

Total, ada 41 mantan narapidana korupsi yang ditetapkan sebagai caleg. Jumlah itu terdiri dari 38 caleg DPR dan 3 caleg DPD.

Dari 38 caleg DPR eks koruptor, 12 caleg maju di tingkat DPRD Provinsi dan 26 caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Sebanyak 38 caleg tersebut diajukan oleh 13 dari total 16 partai politik peserta Pemilu 2019.

Tiga partai yang tak mencalonkan caleg eks koruptor antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat pendaftaran bakal caleg, ada sejumlah caleg eks koruptor yang diusung PKB dan PPP. Namun, caleg-caleg tersebut ditarik mundur oleh partai, dan diganti dengan caleg yang tidak punya rekam jejak kasus korupsi.

Sementara PSI, sejak awal masa pendaftaran bakal caleg tidak mengajukan satu pun caleg mantan napi korupsi.

Di tingkat DPRD Provinsi, Partai Gerindra menjadi penyumbang caleg eks koruptor paling banyak, yaitu 3 orang.

Sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, Partai Demokrat paling banyak ajukan caleg eks koruptor, yaitu 4 orang.

Berikut daftar caleg eks koruptor DPRD Provinsi:

Daftar caleg eks koruptor DPRD Provinsi:

1. Partai Kebangkitan Bangsa: 0

2. Partai Gerindra: 3 orang