Sebelum Insiden Perusakan, Demokrat Mengaku Ditekan untuk Turunkan Atribut

Tekanan itu didapatkan sebelum SBY tiba di Pekanbaru, akhir pekan lalu.

"Sebelum SBY tiba di Pekanbaru, sudah ada permintaan atau tekanan kepada Partai Demokrat Riau untuk turunkan atribut Demokrat," ujar Hinca dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Hinca enggan menyebutkan siapa pihak yang meminta dan menekan Demokrat untuk menurunkan atribut tersebut. Namun, Demokrat menolak permintaan itu.

Hinca mengatakan, jumlah baliho dan bendera partainya yang terpasang di sejumlah tempat cukup banyak, termasuk di jalan-jalan protokol.

Namun, jumlah atribut Partai Demokrat memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan bendera dan baliho partai politik pendukung Presiden Jokowi. Kebetulan, pada akhir pekan itu juga Jokowi tengah berkunjung ke Pekanbaru.

Hingga akhirnya pada Sabtu (15/12/2018) dini hari, ratusan atribut Demokrat dirusak oleh orang tak dikenal. Sementara bendera dan atribut parpol pendukung Jokowi masih terpasang dengan baik.

Demokrat langsung mengadukan kasus perusakan ini ke pihak kepolisian.

"Perusakan tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Diduga kuat ada master mind dan inisiatornya," kata Hinca.

Hasil investigasi yang dilakukan Demokrat bahkan mengarah pada institusi tertentu. Namun, Demokrat enggan mengungkapkan institusi yang dimaksud.

Demokrat juga meyakini Presiden Jokowi tak tahu soal perusakan ini meski tengah berada di Pekanbaru saat kejadian.

"Hampir pasti perusakan atribut Partai Demokrat tersebut di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Demokrat yakin ada institusi siluman yang jadi master mind, inisiator dan pemberi perintah," kata Hinca.

Demokrat berharap kepolisian bisa mengusut dan mengungkap tuntas kasus perusakan akan ini dalam waktu 14 hari. Polisi sejauh ini baru menetapkan satu tersangka kasus perusakan Atribut Demokrat, yakni HS. HS tertangkap tangan tim Demokrat saat melakukan aksi perusakan dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian.