Salin Artikel

Pramono Anung Bantah Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Turun

Hal itu disampaikan Pramono menanggapi analisis PARA Syndicate yang menunjukan adanya kecenderungan penurunan tren elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Eggak (turun). Surveinya sebenarnya kalau mau jujur apa yang disampaikan oleh beberapa lembaga survei yang mengumumkan ke publik itu relatif belum ada perubahan secara signifikan terhadap perbedaan," ujar Pramono saat ditemui di kediaman Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (17/12/2018).

"Saya enggak cerita berapa hasilnya ya. Tapi dari hasil perbedaan itu tidak berubah secara signifikan," lanjut dia.

Pramono menambahkan, berdasarkan sejumlah lembaga survei yang kredibel, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf juga tidak menurun. Dia pun optimis Jokowi-Ma'ruf bisa meraih elektabilitas sampai 60 persen.

"Ya kan masih ada undecided voter-nya. Kalau undecided voter dihitung proposional mudah-mudahan (tembus 60 persen), ucap Pramono.

"Dan saya berpegangan pada lembaga-lembaga survei yang kredibel, yang sudah mengumumkan kepada publik. Walaupun hasil kami tidak jauh berbeda dengan apa yang diumumkan oleh publik," lanjut dia.

PARA Syndicate menganalisis 12 hasil survei dari beberapa lembaga survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, selama periode Agustus hingga November 2018.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, setelah mereka menarik regresi linear dari data-data 12 hasil survei tersebut, tren elektabilitas pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menunjukkan penurunan.

"Secara umum pergerakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dari bulan Agustus sampai November itu trennya turun," ujar Ari saat merilis hasil perhitungan tersebut di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/23363101/pramono-anung-bantah-elektabilitas-jokowi-maruf-turun

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke