Salin Artikel

Komisi III DPR Tetapkan 7 Calon Komisioner LPSK Terpilih

Ketujuh orang tersebut berasal dari berbagai latar belakang akademisi, psikolog, polisi, dan lain-lain. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahes menilai, ketujuh orang tersebut layak menjabat Komisioner LPSK karena memiliki pengalaman di bidang perlindungan saksi dan korban.

"Kriterianya hari ini orang yang kami harapkan di LPSK adalah orang yang memahami tentang tupoksinya (tugas pokok dan fungsi)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa usai uji kelayakan dan kepatutan.

Ia berharap, LPSK ke depannya memberikan perhatian penuh kepada para saksi dan korban agar menjadi pihak yang berani memberikan kesaksian dalam mengungkap tindak pidana.

Karena itu, politisi Partai Gerindra ini berharap pula ke depannya LPSK dapat memberikan perlindungan optimal kepada para saksi dan korban.

Meski demikian, Desmond meyadari latar belakang para komisioner LPSK terpilih kali ini kurang lengkap lantaran tak ada yang berlatar belakang jaksa dan unsur Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Namun anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai ketiadaan unsur jaksa dan Kemenkumham tak membuat komisioner terpilih saat ini menjadi tidak sah.

"Karena sebagian kami terjemahkan itu komposisi ideal, bukan keharusan. Kami harus berprasangka baik juga ke pansel (panitia seleksi). Bisa aja mereka tidak kirimkan dua unsur itu karena memang tidak ada yang qualified atau tidak ada pelamarnya dari dua unsur itu," kata Arsul.

"Tapi kalau lihat komposisinya ini cukup lengkap. Ada polisi, psikolog, ada keterwakilan gender dua perempuan, ada tenaga ahli LPSK," lanjut Sekjen DPP PPP ini.

Berikut ketujuh Komisioner LPSK terpilih yang nantinya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. 

Hasto Atmojo Suroyo, Brijen (Pol) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar, Maneger Nasution, dan Susilaningtias. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/05/20371011/komisi-iii-dpr-tetapkan-7-calon-komisioner-lpsk-terpilih

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke