Mahfud MD dan Bagir Manan ke KPU Bahas Syarat Pencalonan DPD

Menurut pantauan Kompas.com, Bagir lebih dulu memasuki gedung KPU, sekitar pukul 17.00 WIB. Sementara Mahfud tiba di kantor KPU sekitar pukul 17.35 WIB.

Bagir tampak mengenakan setelan baju dan celana abu-abu, sedangkan Mahfud terlihat memakai kemeja batik berwana hijau dipadu celana krem.

Setibanya di gedung KPU, keduanya langsung memasuki ruang Ketua KPU Arief Budiman.

Di dalam ruangan Ketua KPU, hadir enam dari tujuh komisioner KPU, Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis, dan Evi Novida Ginting.

Tampak pula bersama Mahfud dan Bagir, 7 ahli hukum tata negara yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Ahli hukum tata negara itu diantaranya, perwakilan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, hingga Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Kedatangan mereka ke KPU untuk menyampaikan pernyataan sikap 100 ahli hukum tata negara terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

"Kami akan datang ke KPU bersama dengan Prof. Mahfud MD dan Prof. Bagir Manan menyatakan sikap terkait syarat pencalonan anggota DPD," kata Bivitri kepada Kompas.com sebelum pertemuan. 

Sementara Mahfud mengatakan, dirinya dan KPU akan membahas syarat pencalonan anggota DPD. 

"Intinya itu (soal syarat pencalonan anggota DPD) tapi ke mana arah materinya, kita belum bisa sampaikan, masih belum tahu. Nanti kita sampaikan," ujar Mahfud.

Pertemuan berlangsung tertutup. Hingga berita ini diturunkan, pertemuan tersebut masih berlangsung.

Sebelumnya, KPU mencoret Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.

Hingga saat ini, KPU belum mengambil keputusan terkait OSO. KPU masih mempertimbangkan sejumlah hal untuk menentukan nasib pencalonan Ketua Umum Partai Hanura itu.