Salin Artikel

Data Akurat Kunci Kebijakan Tepat bagi Penyandang Disabilitas

BEKASI, KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya pendataan penyandang disabilitas. Data akurat dibutuhkan Kementerian Sosial (Kemensos) agar dapat memiliki peta populasi penyandang disabilitas di Indonesia.

Dengan adanya data lengkap tentang jumlah penyandang disabilitas, ia melanjutkan, bisa membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan baik. Saat ini, masih terjadi perbedaan data tentang jumlah penyandang disabilitas.

“Contohnya di Susenas 2012 itu ada 6 juta penyandang disabilitas, sementara di SUPAS 2015 ada 20 juta. Itu kan ada perbedaan yang luar biasa. Perbedaan itu dari mana,” ucap Agus usai membuka acara Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2018 di Summarecon Mall Bekasi, Minggu (2/12/2018).

Selama ini, data yang digunakan Kemensos untuk program-programnya selama ini berasal dari data yang dimiliki oleh Basis Data Terpadu (BDT).

“Dari data tersebut, 40 persennya merupakan warga termisikin dan kami sudah memiliki data berdasarkan nama dan alamat. Nah, dari data itu baru kami bisa data berapa jumlah penyandang disabilitasnya,” papar Agus.

Daftar ke dinas sosial

Untuk itu, Kemensos terus mendorong masyarakat dan keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas mendaftarkan anggota keluarganya ke dinas sosial. Pendaftaran bisa dilakukan baik di tingkat kota atau pun provinsi.

Bagi Agus, salah satu manfaat dari pendataan penyandang disabilitas yang baik dan akurat adalah Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) yang akan segera diluncurkan.

“Kami besok akan meluncurkan kartu penyandang disabilitas atas amanah dari Undang-undang dan atas dorongan dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia,” ucap Agus.

Nantinya, KPD akan dapat dikembangkan menjadi kartu yang memiliki banyak manfaat dan tidak sekadar kartu penanda identitas.

Sebagai informasi, acara Hari Disabilitas Internasional 2018 diselenggarakan untuk memperingati hari disabilitas sedunia setiap tanggal 3 Desember. Pemerintah kali ini mengangkat tema “Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas.”

Acara yang diselenggarakan pada 2 dan 3 Desember 2018 di Summarecon Mall Bekasi ini dimeriahkan pamerah hasil karya penyandang disabilitas. Selain itu, stan layanan iklusi bagi penyandang disabilitas juga dipamerkan di sini.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/02/17112151/data-akurat-kunci-kebijakan-tepat-bagi-penyandang-disabilitas

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke