KPU Tunggu Salinan Putusan PTUN soal Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD

Salah satu penyebabnya karena KPU belum menerima salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan OSO terkait surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg anggota DPD.

Seperti diketahui, Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan OSO dan memerintahkan KPU untuk mencabut SK yang menyatakan OSO TMS sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mengganti SK OSO dari TMS menjadi memenuhi syarat (MS).

"Kita belum ambil keputusan soal itu karena saya belum tahu apakah hari ini salinan putusan PTUN sudah sampai atau belum, jadi kita belum ambil sikap terkait Pak OSO itu," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Nantinya, setelah menerima salinan putusan PTUN, KPU juga akan melakukan audiensi lebih dulu dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, sebelumnya MK melalui putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah menyatakan anggota partai politik dilarang menjadi calon anggota DPD.

Sementara OSO hingga saat ini masih tercatat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Pasca audiensi dengan MK pun, KPU akan mengambil keputusan melalui mekanisme rapat pleno.

"Nunggu salinan PTUN, nunggu kita kalau udah konsultasi ke MK. Lalu kemudian kita juga masih harus melakukan rapat pleno," ujar Pramono.

Lebiu lanjut, Pramono mengatakan, KPU dalam mengambil keputusan akan mengikuti putusan-putusan hukum yang ada.

"KPU di dalam mengikuti putusan-putusan hukum itu yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di konstitusi yang ada di Undang-Undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil," kata Pramono.

Sebelumnya, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.