Salin Artikel

Bertemu Presiden Jokowi, Pemuda Pancasila Siap Kawal Pemilu 2019

Salah satunya, organisasi massa kepemudaan ini siap mengawal pesta demokrasi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 yang kini sudah memasuki tahapan kampanye.

Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto S Soerjosoemarno mengaku sepakat dengan Presiden Jokowi agar Pilpres 2019 tak menjadi sumber perpecahan di masyarakat.

"Walaupun beda pilihan politik, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus tetap dijaga," kata Yapto usai pertemuan tertutup dengan Jokowi.

Yapto pun memastikan bahwa Pemuda Pancasila tidak berpihak kepada salah satu calon di Pilpres 2019 mendatang. Sebab, setiap anggota Pemuda Pancasila mempunyai pilihan masing-masing.

Pemuda Pancasila meminta kepada penyelenggara pemilu dan aparat terkait untuk bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Penyelenggara pemilu diharapkan bisa memberikan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar.

"Pemuda Pancasila menegaskan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat harus dijaga, untuk memberikan keleluasaan dalam menentukan hak pilihnya tanpa Intimidasi dan pemaksaan kehendak yang dapat menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat," ujar Yapto.

Yapto pun menegaskan bahwa Pemuda Pancasila menolak upaya adu domba dalam bentuk apapun, terutama lewat berita-berita bohong atau hoaks.

Pemuda Pancasila meminta aparat berwenang untuk bertindak cepat dalam menangkal berbagai upaya pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.

"Pemuda Pancasila siap mengawal pesta demokrasi agar berlangsung secara jujur, aman, dan damai. Dan kami siap bekerja sama dengan seluruh aparat dan elemen-elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan hal ini," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/05/16532731/bertemu-presiden-jokowi-pemuda-pancasila-siap-kawal-pemilu-2019

Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke