KPU Belum Bisa Tentukan Sikap untuk OSO Terkait Pencalonan Anggota DPD

Menurut Komisioner KPU Viryan Azis, pihaknya hingga saat ini masih menunggu salinan putusan tersebut sampai ke KPU.

"Iya (masih nunggu). (Salinan putusan) belum (sampai)," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Lantaran hingga saat ini belum membaca putusan, KPU belum bisa mengambil sikap. Nantinya, langkah yang akan diambil oleh KPU akan mempertimbangkan amar putusan MA.

"Kita lihat amar putusan seperti apa," ujar Viryan.

"Tapi sampai saat ini ya kami mau dapatkan dulu secara jelas ya (putusannya). Kan bisa juga nanti seperti (putusan uji materi terkait) napi korupsi yang kami kira satu pasal dihapus, tapi ternyata hanya soal napi korupsi saja, dua mantan lain tidak," sambungnya.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menyelesaikan minutasi (penyusunan putusan) putusan hasil uji materi.

Suhadi mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan sejumlah proses untuk mempublikasikan salinan putusan tersebut.

"Untuk mengeluarkan informasi itu kan juga lewat koreksi yang berlapis-lapis. Jadi oleh panitera pengganti, oleh pembaca satu, oleh pembaca tiga, dan seterusnya," jelas Suhadi saat dikonfirmasi, Rabu (31/10/2018).

"Ya mudah-mudahan bisa segera. Sebab itu kan internal majelisnya. Mudah-mudahan minggu ini," lanjut dia.

MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Uji materi dilakukan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, hingga saat ini Juru Bicara MA Suhadi belum mengetahui substansi dari putusan MA tersebut. Suhadi belum dapat memastikan, apakah dikabulkannnya gugatan OSO itu serta merta meloloskan dirinya menjadi calon anggota DPD, meskipun tetap menjabat sebagai pengurus parpol.

Sebelumnya, KPU mencoret OSO sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).