Wapres Minta LAN Bentuk Tim Latih Pemda soal Manajemen Krisis Bencana

Hal itu dinilai Wapres sangat penting mengingat banyak daerah di Indonesia terkategori sebagai rawan bencana. Entah itu gemba bumi, tsunami, longsor maupun banjir.

"Jadi secara umum, perlu pemerintah sipil dilatih soal krisis. Harus ada manajemen krisis kalau terjadi apa-apa, maka ada prosedurnya," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Kalla sempat merasakan vakumnya pemerintah daerah saat terjadi gempa bumi dan tsunami di Palu.

Kalla yang meninjau Palu pasca-gempa dan tsunami melihat, pemerintah daerah setempat lumpuh setelah gempa dan tsunami melanda.

Padahal saat situasi genting seperti itu, pemerintah daerah harus tetap bergerak untuk mengendalikan tanggap darurat pasca-bencana. Hal ini diperparah dengan terputusnya listrik dan jaringan telekomunikasi.

Akhirnya yang mengendalikan tanggap darurat justru militer. Saat itu, kata Kalla, militer lah yang menjadi pusat koordinasi.

Hal ini, tutur Kalla, tak hanya terjadi di Sulawesi Tengah, namun juga di Aceh saat terjadi bencana tsunami pada 2004.

"Saya katakan setiap bencana besar di Aceh, gempa dan tsunami selalu Pemda panik dan tidak terkendali. Kemudian seperti kasus di Sulteng maka pengendalian krisis itu atau emergency dilakukan tentara," kata dia.

"Itulah sama seperti kemarin. Jadi pemerintah sendiri harus belajar bagaimana manajemen krisis seperti yang dilakukan tentara," sambung dia.