Salin Artikel

Bawaslu Nilai Pemilu di Luar Negeri Relatif Aman, Tak Rawan Gangguan

"Tetapi tetap kebagian dari antisipasi pengawasan kami juga," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9/2018)

Menurut Abhan, ada berbagai hal yang menyebabkan pemilu 2019 di luar lebih aman dibandingkan di dalam negeri.

Salah satunya yakni waktu pemungutan suara yang lebih awal. Abhan mengatakan, pencoblosan pemilu 2019 di luar negeri akan lebih dulu daripada di dalam negeri yang digelar pada 17 April 2019.

"Tentu konsentrasi kami bisa untuk pengawasan bersama dengan KPU lewat pengawas pemilu luar negeri juga panitia pemilhan luar negeri (PPLN)," Kata Abhan.

Di tempat yang sama Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan berupaya untuk melindungi hak pilih warga termasuk pemilih di luar negeri.

Wahyu mengatakan, keputusan KPU yang memberikan waktu tambahan dua bulan untuk perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) merupakan salah satu upaya untuk agar semua warga negara punya hak pilih bisa terdaftar.

Sebelumnya, Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Berdaulat atau Migrant Care melaporkan adanya jumlah perbedaan daftar pemilih sementara luar negeri (DPSLN) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jumlah keseluruhan buruh migran Indonesia di luar negeri.

DPSLN KPU mencatat, kurang lebih ada 1,9 juta pemilih Indonesia di luar negeri, sementara data Migrant menemukan ada sekitar 7 juta pemilih.

Ketua Pusat Studi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, dari DPSLN yang disusun KPU, ditemukan sejumlah daftar pemilih ganda, kesalahan dalam pencatatan jenis kelamin, tidak tercantumnya nomor paspor dalam DPSLN, hingga anak di bawah umur yang masuk DPSLN.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/25/18473841/bawaslu-nilai-pemilu-di-luar-negeri-relatif-aman-tak-rawan-gangguan

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke