Ribut Impor Beras, Komisi IV dan VI Akan Gelar Rapat Gabungan

"Pimpinan Komisi IV DPR sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan Komisi VI DPR dan pimpinan DPR dalam rangka persiapan untuk melaksanakan Rapat Komisi gabungan Komisi IV dan Komisi VI DPR dalam beberapa pekan ke depan," ujar Viva melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/9/2018).

Dalam rapat tersebut, kata Viva, Kemendag akan diminta melaporkan tentang kebutuhan konsumsi pangan.

Sementara Bulog diminta menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal.

Menurut Viva, pemerintah harus segera menghentikan polemik tersebut agar mendorong kemandirian dan kedaulatan pangan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah membentuk lembaga untuk menangani bidang pangan yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.

"Pemerintah utang janji. Amanat pasal 126, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Lembaga ini langsung bertanggungjawab kepada presiden," ucapnya.

Viva menilai saat ini pemerintah belum dapat mengendalikan kebijakan pangan.

Akibatnya terjadi konflik antar kementerian, amburadulnya data produksi dan konsumsi pangan serta harga pangan di pasar seringkali fluktuatif.

"Polemik importasi beras di internal pemerintahan antara Kemendag dan Bulog adalah bukan yang pertama kalinya. Sering konflik kebijakan antar kementerian dan menimbulkan kecurigaan negatif dari publik ada potensi moral hazzard atas importasi beras," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.