Salin Artikel

Pengamat: Parpol Kurang Sensitif bila Tetap Ajukan Caleg Eks Koruptor

“Mungkin dalam pandangan partai politik itu masih menerapkan pandangan legal formal, bahwa mereka yang koruptor sudah melalui tahapan hukuman, sehingga layak menerapkan sama sebagai warga yang lain,” tutur Firman melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2018).

Menurut Firman, para eks koruptor yang dipertahankan dalam daftar calon anggota legislatif memiliki kontribusi besar bagi parpol.

“Mungkin ada potensi populer di daerah pemilihannya, karena ada beberapa kasus ketika pemilihan kepala daerah maupun di legislatif seorang yang masih diselesaikan terkait korupsi atau terindikasi korupsi bisa menang juga ada,” kata Firman.

Firman menilai, partai politik kurang memiliki rasa sensitifitas bila tetap mengusung calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

“Saya kira partai-partai tersebut kurang sensitif, tentu risiko akan ditanggung sendiri nanti kalau memang itu berimbas kepada partai,” ujar Firman.

Firman menuturkan, partai politik harus memiliki komitmen untuk menghukum koruptor dalam rangka memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Hal itu, kata Firman, lantaran perilaku korupsi merupakan bahaya laten.

“Tentu saja apa yang dilakukan partai politik kompatibel niat atau tujuannya. Parpol tidak sejalan dengan cita-cita untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya,”kata Firman.

“Jadi diibaratkan kalau dulu memberantas komunis sampai akar-akarnya kan semua terkait komunisme diberantas, dimatikan. Kalau menberantas korupsi kenapa tidak diperlakukan sama?”sambung Firman.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/09425891/pengamat-parpol-kurang-sensitif-bila-tetap-ajukan-caleg-eks-koruptor

Terkini Lainnya

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke