Salin Artikel

Dradjad Wibowo: Pelemahan Rupiah Akan Berimbas Menurunnya Elektabilitas Jokowi

Hal itu ia ungkapkan saat ditanya apakah isu lemahnya nilai tukar rupiah akan menjadi isu politik bagi kubu pengusung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.

"Ya, mau tidak mau akan ada imbas politiknya. Tapi saya juga sampaikan teman-teman di partai sebaiknya kita tidak menjadikan rupiah sebagai bola politik karena efeknya bisa ke semua orang. Tapi memang tidak terhindarkan akan ada efek politiknya," ujar Dradjad dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (5/9/2018) malam.

Menurut Dradjad, Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merespons persoalan tersebut.

Pasalnya, isu melemahnya Rupiah juga akan berpengaruh pada elektabilitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Ia menilai, jika Presiden Jokowi tidak dapat menahan pelemahan nilai tukar rupiah, maka hal itu akan membuat elektabilitasnya semakin menurun.

"Kalau Pak Jokowi tidak bisa menahan pelemahan rupiah terlalu jauh, ya itu nanti akan memengaruhi elektabilitas beliau. Akan sangat menguntungkan bagi Ferry (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono) dan saya. Tapi bukan kami yang menciptakan," kata Dradjad.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tengah berupaya agar nilai tukar rupiah terhadap dollar AS semakin baik.

Menurut Jokowi, tekanan terhadap nilai tukar uang juga terjadi di negara-negara lain. Hal itu terjadi akibat faktor eksternal, antara lain perang dagang AS dan China.

Hingga Rabu kemarin, sejumlah bank sudah menetapkan harga jual dollar AS senilai Rp 15.000. Tekanan ini juga terjadi di sejumlah negara, antara lain Argentina dan Turki.

Sejumlah ekonom mengatakan, kondisi perekonomian saat ini masih lebih baik dibanding krisis 1998.

Ketika itu, daya beli masyarakat sangat rendah sehingga tidak bisa membeli barang-barang karena harganya melonjak tinggi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/10262501/dradjad-wibowo-pelemahan-rupiah-akan-berimbas-menurunnya-elektabilitas

Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke