Perludem: Keputusan Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Memicu Pesimisme Terwujudnya Pemilu Bersih

"Jadi, putusan Bawaslu melahirkan kekhawatiran baru. Itu bisa memicu pesimisme dan pragmatisme masyarakat yang lebih besar pada upaya mewujudkan pemilu yang bersih atau membawa perubahan," tutur Titi kepada Kompas.com, Minggu (2/9/2018).

Titi menjelaskan, ketidakpercayaan publik terhadap calon menjadi alasan utama masyarakat antipati terhadap pemilu.

Masyarakat tidak yakin calon wakil rakyat yang mengikuti pemilu dapat membawa perubahan positif bagi negara.

"Salah satu alasan pemilih tidak pergi menggunakan hak pilihnya karena tidak yakin bahwa hasil pemilu bisa memberikan perubahan dan pilihan yang lebih baik," ujarnya. 

"Beberapa yang tidak menggunakan hak pilih dengan alasan tidak yakin dengan pilihan yang ada, bahkan menganggap pilihan yang ada itu tidak menawarkan perubahan," sambung dia.

Kemudian, dengan putusan Bawaslu tersebut, publik dipertontonkan bahwa para caleg dengan rekam jejak buruk masih dapat mengikuti kontestasi pemilu.

Hal itu yang dicemaskan Titi dapat semakin menghilangkan minat publik hingga menurunkan tingkat partisipasi masyarakat di pemilu.

Oleh sebab itu, ia ingin semua pihak terkait bekerja maksimal mengatasi kekhawatiran ini.

"Akhirnya kita semua harus bekerja keras untuk bekerja melawan stigma itu," ujar Titi. 

Sebelumnya, Bawaslu meloloskan lima orang mantan koruptor menjadi bakal caleg 2019. Mereka berasal dari Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-Pare, Rembang, dan Bulukumba.

Pada masa pendaftaran bacaleg, lima orang mantan koruptor tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Merespons keputusan KPU, kelima orang ini mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi sebagai bacaleg dengan alasan berpedoman pada UU Pemilu, bukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Baru-baru ini, Bawaslu DKI juga meloloskan Politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik sebagai bakal caleg yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU DKI Jakarta.